JAKARTA - Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) mengungkapkan, industri kecil dan menengah tekstil dan produk tekstil (IKM TPT) mulai merasakan dampak pelemahan kurs rupiah hari ini.
Ketua Umum IPKB Nandi Herdiaman mengatakan, struktur IKM TPT masih tergantung impor (import-dependent), sehingga setiap pelemahan rupiah langsung memukul biaya produksi. Pada Rabu, 20 Mei 2026, tercatat 1 dolar AS sebesar Rp17.743.
"Rupiah yang menembus Rp17.000 per dolar AS bukan sekadar angka di layar Bloomberg. Di sentra konveksi Bandung, Solo dan Tegal itu berarti harga benang naik 15 persen sampai 20 persen. Pesanan sepi dan pekerja terancam dirumahkan," ujar Nandi dalam keterangan tertulis, Rabu, 20 Mei.
Sementara di sisi lain, kata dia, pasar domestik dibanjiri barang murah ilegal dari luar negeri lewat e-commerce. Dua tekanan tersebut membuat IKM terjepit dari hulu ke hilir.
"Kalau dibiarkan, yang terjadi bukan hanya harga baju naik, tapi pabrik kecil tutup dan PHK massal," katanya.
Pihaknya mengapresiasi pemerintah dan Bank Indonesia (BI) yang sudah melakukan intervensi pasar dan menurunkan suku bunga untuk menjaga stabilitas. Namun, dia menilai, hal tersebut tidak cukup.
Menurut Nandi, sektor IKM membutuhkan langkah konkret. IPKB merekomendasikan beberapa langkah tersebut.
Pertama, perkuat pasokan bahan baku lokal. Pemerintah dinilai perlu mendorong industri hulu tekstil dalam negeri agar IKM tidak terjebak impor.
"Subsidi dan insentif untuk pabrik benang/kain lokal harus dipercepat," ucapnya.
Kedua, fasilitasi ekspor IKM. Dalam hal ini yang bisa dilakukan adalah mempermudah akses ke program ekspor, pembiayaan KUR ekspor dan pendampingan sertifikasi.
"Rupiah lemah adalah momentum, bukan hanya ancaman," terangnya.
Ketiga, meringankan beban operasional.
Nandi mendorong pemerintah menunda atau merelaksasi PPN impor bahan baku yang belum ada substitusinya serta memberi keringanan listrik industri untuk IKM.
Keempat, menjaga pasar domestik dari barang murah ilegal. Pihaknya meminta pemerintah memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap impor ilegal, mislabeling dan under-invoicing yang membanjiri e-commerce.
"Tanpa pasar domestik sehat, IKM tidak punya ruang untuk tumbuh meskipun kurs mendukung," jelasnya.
Langkah kelima adalah menjaga komunikasi kebijakan.
Menurut Nandi, pernyataan pejabat memengaruhi pasar.
"Pesan yang konsisten dan berbasis data bikin pelaku usaha lebih tenang," tutur dia.
BACA JUGA:
Nandi menilai, IKM konveksi tidak minta pemerintah untuk melakukan subsidi terus menerus, hanya saja memerlukan kepastian hingga perlindungan pasar yang adil.
"Kalau pemerintah hadir di titik ini, IKM bisa jadi penahan badai, menyerap tenaga kerja, menjaga daya beli dan menaikkan devisa lewat ekspor," pungkasnya.
