JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen menjaga stabilitas pasokan bahan baku petrokimia dan industri plastik nasional. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya dinamika geopolitik global, khususnya situasi di kawasan Selat Hormuz yang berpotensi mengganggu rantai pasok global.
Dalam pertemuan strategis bersama seluruh pemangku kepentingan industri plastik, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa pemerintah terus memitigasi dampak dari gangguan logistik internasional.
Optimisme Ketersediaan Stok Plastik Dalam Negeri
Menperin Agus Gumiwang menyampaikan bahwa hasil koordinasi dengan pelaku industri menunjukkan sinyal positif terkait ketersediaan bahan baku.
“Kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah. Namun, pemerintah tetap akan memantau perkembangan situasi global secara cermat karena dampaknya sangat nyata terhadap produksi dan stok subsektor ini,” ujar Menperin di Jakarta, Kamis (16/4).
Selain ketersediaan stok, industri juga berkomitmen menjaga kesinambungan suplai bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) agar tetap memiliki daya saing yang kuat di pasar domestik.
BACA JUGA:
Tantangan Logistik: Waktu Pengiriman Membengkak 50 Hari
Meski stok diklaim aman, Kemenperin tidak menampik adanya tekanan harga akibat distorsi di Selat Hormuz. Beberapa tantangan utama yang dihadapi saat ini meliputi:
- Kenaikan biaya logistik dan freight pelabuhan.
- Pengenaan surcharge premium pada pengiriman.
- Keterlambatan pengiriman: Waktu tempuh yang biasanya 15 hari kini melonjak hingga 50 hari.
Kondisi ini secara langsung meningkatkan beban biaya produksi bagi manufaktur di Indonesia.
Kemandirian Industri dan Substitusi Bahan Baku (CPO)
Menperin menegaskan bahwa situasi global saat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kemandirian industri petrokimia nasional. Salah satu strategi yang dijajaki adalah pemanfaatan sumber daya domestik sebagai alternatif bahan baku.
“Kami melihat potensi pengembangan substitusi nafta dari sumber alternatif seperti Crude Palm Oil (CPO). Meski tantangan nilai keekonomiannya masih perlu dihitung matang, opsi ini layak dieksplorasi untuk mengurangi ketergantungan pada impor,” tambah Agus.
Pemerintah juga berjanji akan menjaga keseimbangan antara kebutuhan sektor energi (BBM) dan kebutuhan bahan baku industri manufaktur untuk memastikan keduanya tetap berjalan beriringan.
Daftar Asosiasi dan Perusahaan yang Hadir
Pertemuan mitigasi ini dihadiri oleh jajaran raksasa industri petrokimia dan asosiasi plastik, di antaranya:
- Asosiasi: INAPLAS, ADUPI, IPR, GIATPI, AEIXIPINDO, Rotokemas, PASTI, ABOFI, dan APHINDO.
- Perusahaan Hulu & Antara: PT Chandra Asri Petrochemical, PT Lotte Chemical Indonesia, PT Asahimas Chemical, PT Polytama Propindo, Indorama Group, dan PT Trinseo Materials Indonesia.
- Perusahaan Hilir & Daur Ulang: PT Polyplex Films Indonesia, PT Kofuku Plastic Indonesia, PT Astina Indah Abadi, PT Bumi Lestari Unggul, PT Pelita Mekar Semesta, dan PT Supernova Flexible Packaging.
Dengan kolaborasi ini, Kemenperin memastikan akan terus hadir untuk menjaga ketahanan sektor manufaktur nasional dari guncangan dinamika global.
