Hingga Februari 2026, Pemerintah Sudah Tarik Utang Rp185,3 Triliun

JAKARTA – Kementerian Keuangan melaporkan bahwa hingga Februari 2026 pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp185,3 triliun atau setara dengan 22,3 persen dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026 sebesar Rp832,2 triliun.

Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp249,9 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan bahwa pembiayaan anggaran pada tahun ini masih berada dalam kondisi yang terkendali.

"Pembiayaan anggaran tahun 2026 terjaga dengan baik dalam batas terkendali. Realisasinya per akhir Februari mencapai Rp185,3 triliun atau 22,3% dari target," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip Kamis, 12 Maret.

Di sisi lain, pembiayaan yang berasal dari sumber non-utang tercatat sebesar Rp21,1 triliun, atau meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp3,9 triliun.

Dengan demikian, total realisasi pembiayaan anggaran hingga Februari 2026 tercatat sebesar Rp164,2 triliun atau 23,8 persen dari target APBN.

Juda menjelaskan bahwa strategi pembiayaan dilakukan secara antisipatif guna memastikan ketersediaan kas pemerintah tetap memadai, sekaligus menjaga fleksibilitas pembiayaan di tengah dinamika pasar keuangan global

"Strategi pembiayaan dilakukan secara antisipatif yaitu memastikan ketersediaan kas tetap memadai sekaligus jaga fleksibilitas pembiayaan untuk merespons dinamika pasar yang sedang terjadi," tuturnya.

Sebagian besar pembiayaan utang diperoleh melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar domestik. Menurut Juda, minat investor terhadap SBN masih tergolong kuat.

Hal ini tercermin dari rasio bid to cover pada lelang SBN yang tetap tinggi. Untuk Surat Utang Negara (SUN), rasio tersebut berada di atas dua kali, sedangkan untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai 3,1 kali.

"Bahkan dibanding tahun lalu, tahun ini lebih baik. Ini menunjukkan minat dan kepercayaan investor terhadap fundamental perekonomian kita masih terjaga di tengah dinamika pasar keuangan global yang sangat penuh dengan ketidakpastian," jelas Juda.

Selain melalui pasar domestik, pemerintah juga menggalang pembiayaan dari pasar internasional melalui penerbitan SBN global pada Februari 2026.

Adapun obligasi tersebut diterbitkan dalam dua mata uang, yaitu offshore renminbi (CNH) sebesar 9,25 miliar dengan imbal hasil sekitar 2–3 persen, serta obligasi euro senilai 2,7 miliar euro dengan yield sekitar 4–5 persen.

"Dan ini di pasar global, dan yield yang cukup baik tersebut menunjukkan bahwa investor global sangat confident dengan fundamental ekonmoni kita yang masih terjaga dengan baik," tutur Juda.