Bagikan:

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penarikan utang baru pemerintah hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp736,3 triliun atau setara dengan 94,9 persen dari target pembiayaan utang sebesar Rp775,9 triliun yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa total realisasi pembiayaan anggaran hingga akhir 2025 tercatat sebesar Rp744 triliun atau mencapai 120,7 persen dari target yang ditetapkan.

Ia menambahkan pembiayaan tersebut dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran, membiayai investasi pemerintah, serta menjaga pengelolaan kas negara tetap efisien.

"Total pembiayaan anggaran itu sampai 31 Desember 2025 itu sebesar Rp744 triliun, dibagi pembiayaan utang Rp736 triliun atau setara 94,9 persen dari APBN," ujar Thomas saat konferensi pers APBN Kita, Kamis, 8 Januari.

Selain pembiayaan utang, pemerintah juga merealisasikan pembiayaan nonutang senilai Rp7,7 triliun hingga akhir Desember 2025. Nilai tersebut baru merepresentasikan 4,9 persen dari pagu pembiayaan nonutang yang direncanakan sebesar Rp159,7 triliun.

Adapun, pembiayaan nonutang ini tidak menambah kewajiban utang negara, melainkan dialokasikan untuk investasi pada sektor-sektor tertentu.

"Pembiayaan non utang Rp7,7 triliun yang dampaknya mengurangi 4,9 persen (dari APBN)," ujarnya.

Secara keseluruhan, realisasi pembiayaan anggaran pemerintah hingga Desember 2025 mencapai Rp744 triliun atau setara 120,7 persen dari total pagu pembiayaan yang dipatok sebesar Rp662 triliun.

Pada akhir 2025, kinerja APBN mencatatkan defisit sebesar Rp695 triliun atau sekitar 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dari sisi pendapatan, penerimaan negara hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target tahunan sebesar Rp3.005,1 triliun.

Sementara itu, belanja negara hingga akhir 2025 telah terealisasi Rp3.451,4 triliun atau sekitar 95,3 persen dari target belanja APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp3.621,3 triliun.