Beban Fiskal 2026 Makin Berat, CSIS: Diuji Suku Bunga Global dan Lonjakan Pembayaran Bunga Utang

JAKARTA - Center for Strategic and International Studies (CSIS) menilai, beban fiskal pemerintah pada 2026 akan semakin berat seiring tingginya suku bunga global dan meningkatnya pembayaran bunga utang, seperti yang ditetapkan dalam RAPBN 2026.

Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri menjelaskan, otoritas moneter Amerika Serikat (AS) alias The Fed besar kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi hingga kuartal I-2026.

Kondisi tersebut, kata Yose, akan membatasi ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk menekan suku bunga lebih rendah lagi tanpa menimbulkan gejolak di pasar keuangan.

"Apa implikasinya kepada APBN Indonesia? Di sini kami bisa lihat biaya utang Indonesia juga masih akan tinggi dan akan semakin meningkatkan beban fiskal di 2026," ujar Yose dalam media briefing bertajuk RAPBN 2026: Menimbang Janji Politik di Tengah Keterbatasan Fiskal, dipantau secara daring, Senin, 18 Agustus.

Pada kesempatan sama, Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan mengingatkan tren pembayaran utang pemerintah kembali meningkat dalam tiga tahun terakhir, sejalan dengan pelebaran defisit anggaran.

Menurut catatannya, sebagian besar pembayaran utang digunakan untuk bunga utang. Pada 2024 misalnya, dari total pembiayaan utang sebesar Rp558,1 triliun, Rp488,4 triliun di antaranya digunakan untuk pembayaran bunga utang.

Akibatnya, spread atau selisih antara pembiayaan utang dan pembayaran bunga utang makin mengecil. Pada 2024, selisihnya hanya Rp69,7 triliun.

"Tidak heran makanya porsi utang itu terus meningkat dan utang terhadap PDB pun juga turut meningkat. Akhir tahun itu sudah hampir Rp9.000 triliun dan rasionya hampir 39 persen dari PDB," ucapnya.

Ruang fiskal pemerintah pun semakin menyempit akibat pembayaran bunga utang, yang merupakan belanja wajib, menyedot porsi besar dalam APBN. Pada 2026, Deni bilang, utang jatuh tempo pemerintah pusat tak kurang dari Rp800 triliun.

Hal tersebut diperparah, menurut Deni, lantaran Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan program-program unggulan yang membutuhkan anggaran ratusan triliun 

Adapun dalam RAPBN 2026, pemerintah menganggarkan Rp335 triliun untuk program makan bergizi gratis (MBG); Rp181,8 triliun untuk Koperasi Desa Merah Putih; Rp57,7 triliun untuk program tiga juta rumah; Rp402,4 triliun untuk program ketahanan energi; serta Rp164,6 triliun untuk program ketahanan pangan.

"Keterbatasan ruang fiskal dan upaya pemerintah untuk menjaga defisit APBN di bawah 3 persen, dalam hal ini defisitnya menjadi 2,48 persen, itu membuat pelaksanaan program-program tersebut berpotensi untuk "memaksa" peningkatan penerimaan negara dan/atau mengorbankan (trade-off) belanja-belanja lainnya," tutur Deni.

Dengan struktur belanja rigid, Deni menyimpulkan RAPBN 2026 akan terhimpit dua tekanan berat, yaitu antara menjaga kesinambungan fiskal dan memenuhi janji politik Kepala Negara.