Hadapi Mudik Lebaran, Pemerintah Maksimalkan Pengendalian Transportasi Nasional

JAKARTA - Pemerintah memaksimalkan pengendalian transportasi nasional dalam menghadapi arus mudik dan balik Hari Raya Idulfitri 2026 melalui penguatan koordinasi lintas sektor.

Upaya ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor yang digelar oleh Kepolisian RI dan dihadiri kementerian serta lembaga terkait di STIK Lemdiklat Polri, Senin, 2 Maret.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menekankan forum lintas sektor ini menjadi kunci untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kesiapsiagaan bersama menghadapi Angkutan Lebaran yang dinilai kompleks dan berisiko tinggi.

“Rapat lintas sektor ini kita laksanakan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kesiapsiagaan bersama menghadapi Angkutan Lebaran yang kompleks dan berisiko tinggi agar dapat berjalan lancar,” ujar Dudy dalam keterangan resmi, Senin, 2 Maret.

Dudy menyampaikan, keberhasilan Angkutan Lebaran sangat ditentukan oleh soliditas kerja sama antarinstansi sejak tahap perencanaan hingga pengendalian di lapangan. Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan akan berfokus pada pengaturan operasional transportasi, penyediaan kapasitas sarana dan prasarana, serta pengawasan keselamatan pada seluruh moda.

Lebih lanjut, Dudy juga meminta dukungan Polri dalam aspek pengamanan dan manajemen lalu lintas. Peran kepolisian meliputi pengamanan, pengaturan dan rekayasa lalu lintas, hingga penegakan hukum guna menjaga ketertiban serta keselamatan perjalanan masyarakat selama periode mudik.

“Perlu antisipasi kepadatan pada simpul-simpul transportasi yang berpotensi sangat padat, khususnya terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, dan akses jalan utama. Langkah antisipatif yang diperlukan di antaranya manajemen lalu lintas kendaraan masuk dan keluar, serta memastikan kesiapan layanan angkutan umum atau feeder,” kata Dudy.

Dudy bilang sinergi Kemenhub dan Polri diwujudkan melalui koordinasi pengendalian arus, pengawasan operasional, serta pengamanan di titik-titik rawan kemacetan dan kecelakaan. Kolaborasi ini diharapkan membuat kebijakan transportasi berjalan efektif dengan dukungan pengaturan lapangan yang responsif.

Selain itu, Kemenhub menerapkan rencana operasi berbasis digital dalam pemantauan Angkutan Lebaran. Pemantauan dilakukan melalui pelaporan simpul dan jaringan transportasi, surveillance pergerakan sarana, live streaming drone, pantauan kecelakaan, layanan pengaduan masyarakat, hingga informasi sebaran fasilitas pendukung yang terintegrasi antar lembaga.

Menurut Dudy, sistem ini diperkuat dengan data cuaca dan peringatan dini dari BMKG, serta ribuan kamera pengawas.

“Secara total ada 7.159 titik pantauan CCTV yang kami pantau bekerja sama dengan BUMN dan swasta. Digitalisasi ini memungkinkan pengambilan keputusan secara cepat dan akurat dalam mengendalikan pergerakan transportasi nasional,” tutur Dudy.