JAKARTA – Relawan nasional Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Prabowo menolak tegas wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian.
Wacana tersebut dinilai berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional yang menjadi fondasi utama iklim investasi dan aktivitas ekonomi.
Ketua Umum Pasbata Prabowo, David Febrian, menilai Polri memiliki fungsi strategis dalam menjaga kepastian hukum dan stabilitas nasional yang berdampak langsung pada kepercayaan pelaku usaha.
“Keamanan dan kepastian hukum adalah prasyarat utama pertumbuhan ekonomi. Jika jalur komando Polri diperlambat oleh birokrasi kementerian, risiko terhadap stabilitas nasional dan iklim usaha akan meningkat,” ujar David melalui keterangan tertulis VOI, Senin, 2 Februari.
Pasbata menegaskan bahwa posisi Polri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden merupakan pilihan konstitusional dan strategis.
Jalur komando langsung dinilai memungkinkan respons cepat terhadap berbagai ancaman, termasuk kejahatan ekonomi, kejahatan siber, dan konflik sosial yang berpotensi menekan aktivitas bisnis.
Di tengah meningkatnya kompleksitas ekonomi global dan nasional, Pasbata menilai negara membutuhkan institusi penegak hukum yang independen dan sigap.
BACA JUGA:
Penempatan Polri di bawah kementerian dikhawatirkan membuka ruang tarik-menarik kepentingan sektoral yang dapat menggerus profesionalisme institusi.
Pasbata menyerukan agar kebijakan tata kelola Polri tetap diarahkan untuk memperkuat stabilitas nasional, demi menjaga kepercayaan investor dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia.