Aturan Free Float 15 Persen Belum Berlaku, BEI Masih Susun Regulasi

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan ketentuan free float saham minimum 15 persen belum akan diberlakukan pada Februari 2026. Saat ini, otoritas bursa masih berada pada tahap awal penyusunan regulasi sebelum aturan tersebut resmi diterapkan.

Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan proses penerapan aturan free float 15 persen akan dimulai bulan ini dengan harapan penerapan juga bisa dilakukan secepat mungkin.

“Prosesnya akan bermula di Februari ini dengan tadi akan masuk ke tahapan making rule untuk perubahan peraturan pencatatan,” kata Jeffrey saat ditemui di Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Minggu, 1 Februari.

Jeffrey menargetkan implementasi aturan ini dapat dilakukan sebelum tenggat waktu pembenahan pasar modal Indonesia yang ditetapkan oleh penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Terkait pertemuan dengan MSCI, Jeffrey mengatakan bakal digelar pada Senin, 2 Februari, sore dan dilakukan secara dalam jaringan (daring). Pada pertemuan tersebut, BEI akan diwakili oleh Jeffrey dan timnya.

“Besok sore pertemuannya, nunggu di sana (MSCI) mulai kerja. Kalau dari Bursa saya akan hadir. Dari OJK juga harusnya ada, tapi kami belum tahu siapa,” kata Jeffrey.

Sekadar informasi, ketentuan free float saham yang berlaku di Bursa Efek Indonesia masih berada di level 7,5 persen. Sebagai catatan, free float saham merupakan persentase saham suatu perusahaan yang tersedia untuk diperdagangkan di pasar terbuka dan tidak dimiliki oleh pemegang saham pengendali, seperti pendiri, perusahaan induk, atau entitas yang memiliki pengaruh signifikan.

Adapun saham dalam kategori free float umumnya dimiliki oleh investor publik dan dapat diperjualbelikan secara bebas di bursa.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah mempercepat reformasi struktural pasar modal setelah perkembangan terkait MSCI dan penilaian lembaga global lain memicu gejolak di bursa. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh dan koordinasi fiskal–moneter berjalan baik.

“Fundamental Indonesia secara ekonomi tetap kokoh. Koordinasi fiskal dan moneter berjalan baik,” kata Airlangga saat memberikan penjelasan kepada wartawan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat, 30 Januari.

Langkah pertama adalah percepatan demutualisasi BEI, yakni perubahan struktur bursa agar tidak lagi dimiliki anggota bursa.

Tujuannya mengurangi benturan kepentingan antara pengurus dan anggota bursa serta mencegah praktik pasar tidak sehat. Tahapannya sudah diatur dalam UU P2SK (Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan).

Airlangga juga menegaskan OJK dan BI akan menaikkan free float—porsi saham yang benar-benar beredar di publik—dari 7,5 persen menjadi 15 persen.

“Bandingkan Malaysia 25 persen, Hongkong 25 persen, Jepang 25 persen, Thailand 15 persen, Singapura 10 persen, Filipina 10 persen, Inggris 10 persen. Kita ambil angka yang relatif lebih terbuka,” ujarnya.

Menurut Airlangga, kenaikan free float justru menarik investasi. “Kalau free float naik, investasi akan masuk. Likuiditas meningkat," ujarnya.