Prabowo Mau Tanam Sawit di Papua, KPA: Seharusnya Reforma Agraria Menguat, Bukan Paradoks

JAKARTA - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) buka suara terkait rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menanam kelapa sawit di Provinsi Papua. Wacana Kepala Negara untuk menanam kelapa sawit di provinsi tersebut dilakukan guna menekan impor bahan bakar minyak (BBM).

Namun demikian, banyak pro dan kontra yang timbul saat ini. Pasalnya, perluasan tanaman kelapa sawit itu diyakini bisa menimbulkan alih fungsi lahan yang pada akhirnya menimbulkan banjir bandang seperti di Sumatera.

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menilai, wacana Presiden tersebut merupakan sebuah paradoks dan pemerintah dianggap tidak serius melakukan Reforma Agraria.

"Di tengah adanya bencana, justru seharusnya itu menjadi bagian dari otokritik terhadap sistem ekonomi politik kami yang berkaitan dengan agraria dan kehutanan dan seharusnya justru semangat prinsip reforma agraria itu makin menguat, bukan justru ada paradoks," ujar Dewi dalam Lokakarya & Konsolidasi Nasional Reforma Agraria Kehutanan di Jakarta, Jumat, 19 Desember.

"Di Sumatera, oke kami tobat misalnya, kami hati-hati, tidak boleh lagi deforestasi dan seterusnya. Tapi, kemudian ada komando lain buka sawit di Papua," sambungnya.

Apalagi, banjir yang belum lama ini melanda tiga provinsi di Sumatera telah menelan korban lebih dari 1.000 jiwa. Belum lagi kerugian material dan non-material lain yang dialami oleh masyarakat terdampak.

Sementara, lampu hijau penanaman sawit di Papua diyakini akan menambah potensi kerusakaan alam lain yang terjadi di Indonesia.

"Jangan-jangan nanti bukan hanya di Sumatra. Kalau salah urus lagi, bisa jadi di berbagai daerah, termasuk Papua. Dan sekarang sudah mulai banyak bencana longsor, banjir, degradasi lahan dan seterusnya," kata dia.

Dewi juga mengkritisi kebun sawit yang dianggap sama dengan hutan. Padahal, sawit bersifat sangat destruktif karena menimbulkan emisi gas karbon besar. Hal itu juga berbanding terbalik dengan semangat Indonesia untuk memitigasi perubahan iklim.

"Harusnya bukan mengekspansi perkebunan sawit lebih besar lagi, justru harus mulai meredam, menata ulang, menertibkan konsesi-konsesi ilegal itu, memulihkan hak-hak rakyat yang dirampas oleh perkebunan-perkebunan sawit dan stop ekspansi," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah berkomitmen mewujudkan swasembada energi nasional guna mengurangi ketergantungan impor BBM dan berpotensi menghemat ratusan triliun rupiah setiap tahun dari anggaran subsidi.

Dalam arahan dia kepada kepala daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 16 Desember, dia mengatakan, impor BBM Indonesia saat ini mencapai Rp520 triliun per tahun. Apabila ketergantungan impor bisa dikurangi setengahnya, negara berpotensi menghemat Rp250 triliun.

"Tiap tahun kami mengeluarkan ratusan triliun untuk impor BBM. Kalau kami bisa tanam kelapa sawit, singkong, tebu, pakai tenaga surya dan tenaga air, bayangkan berapa ratus triliun kami bisa hemat tiap tahun," ujar dia.

Mantan Menteri Pertahanan itu menyatakan pemerintah mulai mengambil langkah konkret dengan menargetkan tidak lagi melakukan impor solar pada 2026.

Selanjutnya, pemerintah juga menargetkan Indonesia tidak lagi impor bensin. Menurut Presiden, hal tersebut sangat mampu untuk diwujudkan mengingat Indonesia memiliki potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) di berbagai daerah, termasuk Papua.

Menurut dia, pemerintah telah menyiapkan kebijakan agar daerah penghasil energi dapat menikmati langsung manfaat dari energi yang diproduksi di wilayahnya sendiri.