Bagikan:

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah memantapkan langkah strategis untuk 2026 dengan mengusung visi pembangunan infrastruktur berkeadilan dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Dikutip dari akun Instagram resmi @kementerianpu, Selasa, 25 November, Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, alokasi anggaran Kementerian PU pada 2026 akan menyasar sektor prioritas yang diamanahkan Presiden Prabowo Subianto.

"Anggaran Kementerian PU 2026 dialokasikan untuk berbagai sektor prioritas yang diamanahkan Presiden Prabowo, termasuk pembangunan jaringan irigasi, peningkatan konektivitas jalan nasional dan daerah, penyediaan air minum dan sanitasi, pembangunan bangunan gedung pendidikan dan pelayanan masyarakat serta percepatan infrastruktur berbasis masyarakat," ucap Dody.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, Pembangunan dan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut, ketahanan pangan, air dan energi merupakan aspek yang menjadi prioritas bersama.

"Presiden Prabowo Subianto telah mengusung agenda pembangunan jelas dan berani. Kami harus mengamankan masa depan bangsa dengan memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air dan ketahanan energi melalui masa depan terintegrasi, adil dan berkelanjutan," kata dia.

Berikut ini daftar rencana pembangunan infrastruktur 2026 yang telah dikelompokkan berdasarkan bidangnya:

Bidang Sumber Daya Air

1. Pembangunan jaringan irigasi (15.851 hektare)

2. Sumur rehabilitasi jaringan irigasi (197.430 hektare)

3. Pengendali banjir (82 kilometer)

4. Pengamanan pantai (8 kilometer)

5. Penyediaan air baku (500 liter per detik)

6. Sumur irigasi air tanah dan embung (800 titik)

7. Program Percepatan Tata Guna Air Irigasi, infrastruktur berbasis masyarakat yang dilaksanakan dengan melibatkan langsung partisipasi masyarakat petani melalui Perkumpulan Pemakai Air IBM P3-TGAI (12.000 lokasi)

8. Pembangunan Bendungan (sedang berlangsung 15 bendungan)

9. OP Infrastruktur SDA

10. Tanggap darurat bencana dan bahan banjiran

Bidang Bina Marga

1. Pembangunan jalan baru (191 kilometer)

2. Peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan (1.392 kilometer)

3. Pembangunan dan duplikasi jembatan (1.734 meter)

4. Preservasi jembatan (31.434 meter)

5. Penggantian jembatan (964 meter)

6. Jembatan gantung (105 unit)

7. Pembangunan flyover atau underpass (363 meter)

9. Pembangunan jalan tol menggunakan APBN (28,19 kilometer)

9. Preservasi rutin jalan (46.541 kilometer)

10. Preservasi rutin jembatan (531.969 meter)

11. Pembangunan dan preservasi jalan daerah (36,65 kilometer)

12. Pembangunan dan preservasi jembatan daerah (295,68 meter)

13. Tanggap darurat bencana

Bidang Cipta Karya

1. Pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (918 liter per detik)

2. Perluasan SPAM (49.640 sambungan rumah)

3. IBM Pamsimas (470 lokasi)

4. Pengelolaan air limbah (115.750 KK)

5. Pengelolaan persampahan (498 ton per hari)

6. IBM Sanimas (1.000 lokasi)

7. IBM TPS 3R (80 lokasi)

8. Pengembangan kawasan strategis (150 hektare)

9. IBM Pisew (600 lokasi)

10. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (11 lokasi)

11. Bangunan gedung (39.789 meter persegi)

12. Tanggap darurat bencana

Bidang Prasarana Strategis 

1. PHTC Madrasah (1.000 unit)

2. Sekolah dasar dan menengah (41 unit)

3. Sekolah rakyat (104 unit)

4. Perguruan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan (7 unit)

5. Pasar (9 unit)

6. Prasarana olahraga (8 unit)

7. Prasarana cagar budaya (2 unit)

8. Prasarana kesehatan (2 unit)

9. Prasarana peribadatan (2 unit)

10. Prasarana strategis lainnya (1 unit)

Seluruh upaya tersebut adalah bagian dari komitmen menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat melalui akses lebih mudah, pelayanan publik lebih baik dan kualitas hidup terus meningkat dari desa sampai kota.

Sebelumnya, Komisi V DPR menyetujui pagu anggaran definitif Kementerian PU untuk 2026 sebesar Rp118,5 triliun.

Persetujuan tersebut dibacakan oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama seluruh mitra kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 15 September.

Lasarus bilang, hal itu menindaklanjuti surat Badan Anggaran kepada komisi V DPR RI tanggal 11 September 2025 Nomor B/13703/AG.05.02/09/2025 perihal penyampaian hasil pembahasan RUU APBN tahun 2026.

"Komisi V DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp118,5 triliun setelah dilakukan penyesuaian di Badan Anggaran," ujar Lasarus.