JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono buka suara terkait pengurangan anggaran infrastruktur yang dialihkan untuk mendukung program quick win Presiden Prabowo Subianto, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Thomas menjelaskan, pengurangan anggaran untuk sektor infrastruktur tidak berarti pembangunan infrastruktur menjadi prioritas kedua.
Sebaliknya, pemerintah akan mendorong lebih banyak kolaborasi dengan sektor swasta untuk meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Bahwa infrastruktur itu dikurangi dari segi anggaran, itu tidak berarti infrastruktur dinomorduakan. Cuma caranya bagaimana, bukan caranya, cuma strateginya adalah bahwa itu akan ke private sector ada yang namanya PPP, KPBU, pola-pola seperti itu yang mau digiatkan," ujarnya dalam
Thomas menambahkan, APBN sebaiknya digunakan untuk program-program yang bersifat jangka panjang dan tidak bisa menerima dana dari jalur komersial, seperti program quick win yang mencakup MBG, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, ketahanan pangan dan peningkatan lumbung pangan nasional.
Menurutnya, prioritas utama tahun ini adalah program-program penting yang memang menjadi tanggung jawab pemerintah.
Untuk infrastruktur, dapat mencari solusi dengan memanfaatkan investasi swasta guna mengurangi beban APBN.
Thomas juga menegaskan bahwa program-program dalam quick win bersifat non-komersial, sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah, lantaran tidak terlalu bisa mengandalkan pihak swasta.
"Quick win ini semua noncommercial items. Siapa yang peran di situ? pemerintah. Kita jangan mengharapkan swasta di sini, itu tugas pemerintah," imbuhnya.
Sebab itu, Thomas menegaskan bahwa pengurangan anggaran untuk sektor infrastruktur merupakan restrukturisasi APBN. “Bukan berarti yang sebelumnya salah, tapi saat ini bisa melakukan itu (restrukturisasi),” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut, bahwa anggaran infrastruktur pemerintah 2025 ditahan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Hal itu berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
"Jadi, sebenarnya kami (untuk proyek) 2025 hanya tinggal kerjanya saja, kan. Tapi, karena arahan Pak Presiden (Prabowo Subianto) begitu, kemudian semua anggaran utamanya terkait infrastruktur sementara dibintang (ditahan) dulu," ujar Dody kepada wartawan di kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin, 18 November.
Dody mengatakan, penahanan anggaran itu menunggu sampai antar kementerian/lembaga duduk bersama merencanakan pembangunan.
"Kami mesti berdiskusi ulang dengan seluruh pemangku kepentingan, seperti Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian agama, dan lain-lain, agar kemudian program apapun yang dibebankan kepada kami untuk dikerjakan itu memang sudah hasil diskusi matang dengan para lembaga terkait," ucapnya.
Menurut dia, saat ini anggaran yang ada di Kementerian PU akan difokuskan untuk menjalankan program astacita besutan Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait ketahanan pangan dan sebagainya.
"Sebenernya kami perlu ngobrol lagi dengan Pak Presiden (Prabowo). Menginformasikan kepada beliau bahwa dengan semua kementerian kami sudah bicara dan ini memang adalah program-program prioritas beliau," katanya.
BACA JUGA:
Meski begitu, dia mengatakan tidak semua anggaran infrastruktur 2025 ditahan Sri Mulyani.
Sebab, kata Thomas, lebih dari 90 persen anggaran infrastruktur Kementerian PU tahun depan meliputi pembayaran kontrak multi-year atau proyek-proyek yang sudah berjalan selama beberapa tahun.
"Saya juga baru tahu karena saya, kan, orang baru di sini, new kids on the block. Baru tahu bahwa 90 persen plus anggaran kami ini sudah committed sekian lama, setahun lah, dua tahun lah, tiga tahun lah. Jadi, sekarang ini (2025) tinggal bayar, tinggal penyelesaian (proyek yang sudah berjalan) gitu-gitu doang," tuturnya.