Menteri PU Sebut Anggaran Infrastruktur 2025 Ditahan Sri Mulyani: Arahan Pak Presiden Begitu

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut, bahwa anggaran infrastruktur pemerintah 2025 ditahan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Hal itu berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi, sebenarnya kami (untuk proyek) 2025 hanya tinggal kerjanya saja, kan. Tapi, karena arahan Pak Presiden (Prabowo Subianto) begitu, kemudian semua anggaran utamanya terkait infrastruktur sementara dibintang (ditahan) dulu," ujar Dody kepada wartawan di kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin, 18 November.

Dody mengatakan, penahanan anggaran itu menunggu sampai antar kementerian/lembaga duduk bersama merencanakan pembangunan.

"Kami mesti berdiskusi ulang dengan seluruh pemangku kepentingan, seperti Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian agama, dan lain-lain, agar kemudian program apapun yang dibebankan kepada kami untuk dikerjakan itu memang sudah hasil diskusi matang dengan para lembaga terkait," ucapnya.

Menurut dia, saat ini anggaran yang ada di Kementerian PU akan difokuskan untuk menjalankan program astacita besutan Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait ketahanan pangan dan sebagainya.

"Sebenernya kami perlu ngobrol lagi dengan Pak Presiden (Prabowo). Menginformasikan kepada beliau bahwa dengan semua kementerian kami sudah bicara dan ini memang adalah program-program prioritas beliau," katanya.

Meski begitu, dia mengatakan tidak semua anggaran infrastruktur 2025 ditahan Sri Mulyani. Sebab lebih dari 90 persen, anggaran infrastruktur Kementerian PU tahun depan meliputi pembayaran kontrak multi-year atau proyek-proyek yang sudah berjalan selama beberapa tahun.

"Saya juga baru tahu karena saya, kan, orang baru di sini, new kids on the block. Baru tahu bahwa 90 persen plus anggaran kami ini sudah committed sekian lama, setahun lah, dua tahun lah, tiga tahun lah. Jadi, sekarang ini (2025) tinggal bayar, tinggal penyelesaian (proyek yang sudah berjalan) gitu-gitu doang," tuturnya.

Untuk proyek-proyek infrastruktur yang sudah berjalan inilah pemerintah akan tetap melakukan pembayaran.

Sedangkan proyek-proyek infrastruktur yang rencananya mulai dikerjakan 2025 inilah yang kemudian masih ditahan Sri Mulyani untuk kemudian dibahas lebih lanjut dengan kementerian terkait.

"Yang free, maksudnya free itu bisa dipakai (untuk proyek infrastruktur baru) yang lain itu paling berapa, sih? 4 persenan, lah.4 persen dari the whole total (seluruh anggaran) yang sudah diberikan negara kepada kami untuk 2025," ungkap Dody.

"Kalaupun kami akan melakukan sesuatu yang baru untuk mendukung program Pak Presiden (Prabowo) misalnya, ya, kami kan mesti bicara ke Pak Presiden 'anggaran kami yang free cuma sekian, nih. Apakah yang ini (proyek infrastruktur 2025 sesuai rencana) dulu kami kerjakan, nih. Menghasilkan apa baru review lagi, atau kami boleh mengajukan (proyek) yang baru?' Itu nanti kami diskusikan," sambungnya.

Dody menambahkan, pihaknya masih belum membuka lelang proyek infrastruktur baru untuk 2025.

Dia sendiri belum bisa memastikan apakah akhir tahun ini pihaknya bisa melakukan lelang proyek infrastruktur untuk tahun depan karena masih menunggu arahan Prabowo.

"Lelang-lelang baru sementara belum ada. Lelang awal (proyek 2025), kan, Pak Presiden mungkin datang di akhir-akhir November, ya (menunggu arahan berikutnya). Insyaallah kami tetap mengusahakan, semua yang ditargetkan bisa selesai on time," pungkasnya.