Nusron Wahid Klaim Berantas 1.991 Kasus Sengketa Konflik Pertanahan 'Sekoper' hingga September 2025

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sudah memberantas sekitar 1.900-an kasus pertanahan hingga September 2025.

Hal itu diungkapkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 November.

Nusron mengatakan, dari target 2.002 perkara, pihaknya sudah menangani 1.991 perkara sengketa tanah, konflik dan kejahatan pertanahan hingga periode tersebut.

"Penanganan sengketa, perkara, konflik dan kejahatan pertanahan atau 'Sekoper' itu dari target 2002 sudah 1.991 (ditangani) atau 99,45 persen," ujar Nusron. 

Selain itu, untuk tindak lanjut penertiban tanah terlantar, hasil pengendalian HGU habis, tanah tidak termanfaatkan dan pelepasan sebagian dari total target 17.780 hektare (ha) sudah selesai 12.063 ha atau 67,84 persen. Untuk kegiatan peta zona nilai tanah dari target 3.676.788 ha sudah 2.324.098 ha yang selesai atau 63,21 persen. 

Lalu, untuk program akses Reforma Agraria dari target 9.542 KK sudah 8.900 KK selesai atau 93,27 persen. Berikutnya untuk SK redistribusi tanah dari target 66.575 bidang sudah ada 48.348 selesai atau 72,62 persen. 

Berikutnya, untuk data tanah ulayat dari target 15 bidang sudah ada 17 bidang terealisasi atau 113,3 persen. Untuk sertifikasi hak atas tanah PTSL dari target 1.196.785 bidang sudah ada 1.058.733 bidang terealisasi atau 88,46 persen.

Kemudian, untuk program peta bidang tanah PTSL dari target 1.580.920 ha sudah ada 1.218.672 ha terealisasi atau 77,09 persen. Selanjutnya, dokumen persetujuan substansi RDTR kab/kota dari target 42 persetujuan substansi RDTR sudah ada 32 terealisasi atau 76,19 persen. 

"Kami yakin pada akhir 2025 tetap akan 100 persen untuk output dan outcome-nya," tegas Nusron.

Di sisi lain, Kementerian ATR/BPN memiliki anggaran Rp6,97 triliun, namun terkena blokir anggaran sebesar Rp578 miliar. Sehingga, total anggaran efektifnya Rp6,39 triliun untuk 2025. Anggaran itu digunakan untuk dukungan manajemen, pengelolaan dan pelayanan pertanahan serta penyelenggaraan penataan ruang.

Rinciannya, untuk dukungan manajemen anggarannya Rp5,07 triliun dan realisasinya sudah Rp4,03 triliun. Untuk pengelolaan dan pelayanan pertanahan anggarannya Rp1,74 triliun dan sudah dipakai Rp721,4 miliar. Lalu, untuk penyelenggaraan penataan ruang anggarannya Rp151,4 miliar dan realisasinya baru Rp 38,98 miliar.

"Nah kami memproyeksikan sampai sekitar 31 Desember 2025, berdasarkan forecasting yang telah kami lakukan, sudah kami lihat masing-masing postur dan potensi belanja di masing-masing satuan kerja adalah sampai di angka maksimal 98 persen," terang Nusron.