Purbaya Ungkap Baru Rp8 Triliun Tunggakan Pajak Berhasil Ditagih

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan hingga saat ini pemerintah baru berhasil menagih sekitar Rp8 triliun dari 200 pengemplang wajib pajak.

Menurut Purbaya, proses penagihan berjalan lambat karena para penunggak pajak tidak mampu melunasi kewajiban mereka secara langsung dan harus membayar melalui skema cicilan.

"Itu kan nggak bisa langsung kan, ada yang dicicil segala macam. Sampai sekarang baru ter-collet Rp 8 triliun. Sebagian besar masih membayar cicilan dan sebagian lagi masih dikejar," katanya dalam media briefing, Jumat, 14 November. 

Meski demikian, Purbaya optimistis total tunggakan yang mencapai Rp60 triliun dapat terbayar seluruhnya.

"Kemungkinan besar tertagih, mereka jangan main-main sama kita," tegasnya. 

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus menindaklanjuti sekitar 200 wajib pajak besar yang belum memenuhi kewajiban pembayarannya dengan total tunggakan pajak diperkirakan mencapai Rp 60 triliun.

Purbaya mengungkapkan hingga September 2025, sudah ada 84 penunggak pajak yang mulai melakukan pembayaran dengan total sebesar Rp5,1 triliun.

"Hingga September terdapat 84 wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau angsuran dengan total nilai Rp5,1 triliun," ujarnya dalam media briefing, Jumat, 26 September.

Purbaya menegaskan 166 wajib pajak yang tersisa tidak akan lepas dari kewajiban perpajakan mereka dan Pemerintah akan terus mengejar para pengemplang pajak tersebut agar melunasi seluruh tunggakan dan memastikan tidak ada satu pun dari 200 wajib pajak ini yang dapat menghindar.

"Ini akan kita kejar terus sampai tahun berakhirlah. Yang jelas mereka gak bisa lari lagi sekarang," katanya.

Purbaya menambahkan mayoritas dari 200 penunggak pajak ini berasal dari kalangan perusahaan, sementara individu yang menunggak jumlahnya relatif kecil.

"Jadi mayoritas terbesar dari 200 itu adalah perusahaan, bukan perseorangan ya. Alasannya sederhana yaitu skala kewajiban pajak yang besar belum muncul dari aktivitas korporasi, untuk kategori perseorangan jumlahnya ada, tapi porsinya relatif kecil." ucap Purbaya.