JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa ekonomi digital Indonesia termasuk salah satu yang terbesar di ASEAN, sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi tercepat di Tanah Air.
Airlangga mencatat pada 2024 nilai ekonomi digital Indonesia mencapai 90 miliar dolar AS, dan diproyeksikan meningkat hingga 400 miliar dolar AS pada 2030.
“Salah satu yang akan didukung adalah di sektor keuangan digital, sejalan dengan pesan Presiden perlu dilakukan elektronifikasi program pemerintah, yang mana setiap keluarga Indonesia perlu mempunyai inklusi keuangan agar penyaluran program pemerintah seperti bansos lebih tepat sasaran,” ujarnya dalam Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 pada Kamis, 30 Oktober 2025.
Ia menambahkan, pemanfaatan ekonomi digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) oleh pelaku usaha, termasuk UMKM, telah mencapai 56 juta pengguna, dengan 93 persen transaksi QRIS dilakukan oleh UMKM.
Menurut Airlangga, hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi di Indonesia tumbuh secara organik dari masyarakat.
Meski peluangnya besar, Airlangga menekankan bahwa tantangan juga muncul, seperti menjamin keamanan sistem pembayaran, meningkatkan literasi digital, dan membangun kepercayaan masyarakat agar inovasi keuangan digital dapat berkembang secara berkelanjutan.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Bank Indonesia Luncurkan QRIS Tap In & Out untuk Lima Moda Transportasi Jabodetabek
30 Oktober 2025, 13:24
Lebih lanjut, ia menambahkan pemerintah menargetkan kontribusi ekonomi digital dapat meningkat sembilan kali lipat, dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 15,5–19,6 persen pada 2045.
Airlangga menyampaikan untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis, antara lain; Penerbitan Buku Putih Strategi Nasional Ekonomi Digital sebagai pedoman pengembangan digital agar terarah dan berkelanjutan dengan 6 pilar utama.
Berikutnya, Program Dewan Nasional Keuangan Inklusif untuk memperluas akses layanan keuangan formal hingga pelosok, memastikan masyarakat kecil dan UMKM memperoleh fasilitas keuangan.
