Jelang Setahun Kepemimpinan Prabowo, Kementerian PU Fokus Bangun Infrastruktur Irigasi hingga Sekolah Rakyat

JAKARTA - Menjelang satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memproyeksikan capaian pembangunan infrastruktur nasional akan menembus lebih dari 90 persen pada akhir 2025. 

Dari seluruh sektor, pembangunan irigasi ditetapkan sebagai prioritas utama guna mendukung program swasembada pangan nasional.

Menteri PU Dody Hanggodo mengakui, terdapat perlambatan pada sisi penyerapan anggaran. 

Namun, dia memastikan, pelaksanaan fisik sejumlah proyek telah didorong lebih dulu sesuai arahan Kepala Negara.

"Ya, karena dari sisi penyerapan anggaran memang agak lamban. Tapi, dari prognosis kami hingga akhir Desember 2025, capaian pembangunan bisa 90 persen lebih," ujar Dody saat ditemui wartawan usai menghadiri acara Penandatanganan PPJT Tol Bogor–Serpong di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat, 3 Oktober.

Meskipun proses pencairan anggaran masih melalui mekanisme panjang di DPR, Kementerian Keuangan, BPKP dan Bappenas, Dody menilai, proyek fisik tetap berjalan.

"Kalau fisik malah sudah duluan. Misalnya proyek sekolah rakyat, irigasi, apa pun itu. Walaupun keuangannya masih berproses, kami sudah dorong duluan. Jadi, insyaallah bisa mencapai 90 persen lebih," kata dia.

Dody menegaskan, proyek irigasi menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan target ambisius pemerintah mewujudkan swasembada pangan. 

Bahkan, kata Dody, kementerian yang dipimpinnya telah mengalokasikan anggaran awal sebesar Rp1 triliun khusus untuk proyek irigasi, meskipun belum seluruh anggaran tersedia.

"Irigasi itu paling utama, karena inpres (instruksi presiden) pertama adalah swasembada pangan. Itu yang kami dorong pertama kali, bahkan sebelum ada uangnya," tegas Dody.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan delapan agenda prioritas dalam Pidato Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan Nota Keuangannya di Rapat Paripurna DPR, Jumat, 15 Agustus.

Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jumat, 3 Oktober, delapan agenda itu, antara lain ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. 

Pemerintah fokus mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras dan jagung, untuk menjamin stabilitas harga dan kesejahteraan petani dan nelayan. 

Kedua, ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Hal ini dilakukan dengan cara peningkatan produksi minyak dan gas, menjaga harga energi dan percepatan transisi energi menuju energi bersih.

Ketiga, Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk generasi unggul. Program MBG ditargetkan menyentuh 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil dan balita. Program itu sekaligus memperkuat ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru. 

Keempat, pendidikan bermutu untuk SDM berdaya saing global. Fokus utamanya meliputi peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi dan kesesuaian kurikulum dengan dunia kerja. 

Kelima, kesehatan berkualitas adil dan merata. Anggaran kesehatan diutamakan untuk meringankan beban masyarakat; merevitalisasi rumah sakit; mempercepat penurunan stunting; memberikan bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil; mengendalikan penyakit menular; menurunkan tuberkulosis; Cek Kesehatan Gratis (CKG); serta meningkatkan fasilitas kesehatan.

Keenam, penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih (KMDP). Sebanyak 80.000 KMDP telah terbentuk untuk mempermudah masyarakat desa mengakses sembako, pupuk dan layanan keuangan di pedesaan.

Ketujuh, pertahanan semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa.

Pemerintah akan memodernisasi alutsista, memperkuat komponen cadangan serta mendukung industri strategis nasional dan kesejahteraan prajurit.

Kedelapan, percepatan investasi dan perdagangan global. Melalui peran Danantara, pemerintah memperkuat investasi produktif dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia.

Selain itu, Program 3 Juta Rumah rakyat terus didorong melalui berbagai skema, antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, dukungan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di desa, kota dan pesisir serta dukungan PPN DTP untuk rumah komersil dalam mendukung pembangunan rumah layak huni dan terjangkau.