JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan mendorong sektor-sektor infrastruktur untuk mendukung Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada tahun depan.
Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan hal tersebut jelang penyampaian RAPBN 2026 pada 15 Agustus mendatang.
"Terkait Astacita, program-programnya Pak Presiden Prabowo itu yang harus kami dorong semuanya seperti swasembada pangan, Sekolah Rakyat, terus Makan Bergizi Gratis (MBG), lalu konektivitas," ucap Diana saat ditemui usai konferensi pers Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) di Jakarta, Kamis, 7 Agustus.
Diana menambahkan, sektor-sektor infrastruktur yang akan dikejar dalam rangka mendukung Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo, seperti irigasi, pembangunan infrastruktur pendidikan Sekolah Rakyat, konektivitas dan sebagainya
"Soal irigasi, terus juga untuk Sekolah Rakyat itu yang kami dorong lagi. Lalu, untuk konektivitas terkait jalan daerah dan sebagainya itu, kami dorong (juga) preservasi," katanya.
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp68,88 triliun.
Sementara pagu efektif anggaran yang diterima Kementerian PU sebesar Rp70,86 triliun pada tahun depan.
Dengan usulan tambahan tersebut, maka pagu kebutuhan Kementerian PU untuk 2026 sebesar Rp139,74 triliun bisa terpenuhi.
"Sebagian untuk program teknis Rp65,28 triliun dan sebagian untuk dukungan manajemen sekitar Rp3,6 triliun," ucap Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 Juli.
Untuk program teknis, tambahan tersebut nantinya bisa difokuskan untuk dukungan swasembada pangan di bidang infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp4,92 triliun dan penyelesaian Multi Years Contract (MYC) sebesar Rp12,01 triliun.
Selain itu, terdapat program teknis lain yakni untuk pembangunan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua sebesar Rp1,77 triliun, pembangunan Sekolah Rakyat sebesar Rp10 triliun, operasi dan preservasi infrastruktur SDA serta jalan sebesar Rp6,03 triliun, sektor padat karya Rp3,98 triliun dan persiapan bencana darurat Rp0,55 triliun.
Terdapat pula alokasi program teknis lainnya, yakni pengadaan lahan termasuk untuk proyek Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan bendungan non-PSN sebesar Rp2,49 triliun, dukungan teknis balai sebesar Rp3,51 triliun, sertifikasi tenaga kerja konstruksi Politeknik PU sebesar Rp0,01 triliun, kegiatan baru Rp17,62 triliun serta PDN dan PLN senilai Rp2,26 triliun.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Hutama Karya Buka Suara soal Dugaan Korupsi Lahan Proyek Tol Trans Sumatera
07 Agustus 2025, 21:44
Sementara untuk program dukungan manajemen, kata Dody, dari usulan tambahan anggaran tersebut akan digunakan sebesar Rp2,84 triliun untuk belanja pegawai dan Rp 0,76 triliun untuk belanja non-operasional.
Dody berharap, tambahan anggaran tersebut bisa mendapat persetujuan DPR agar target pembangunan di sektor pekerjaan umum bisa tetap berjalan maksimal pada 2026.
