JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku, masih banyaknya kendaraan obesitas atau over dimension over loading (ODOL) menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pemenuhan jalan tol bagi pengguna jalan.
Hal itu disampaikan Dody dalam Rapat Panja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 September.
Dody menjelaskan, berdasarkan data dari pemantauan Jasa Marga pada 2024, menunjukkan sekitar 19,27 persen kendaraan non-golongan I terdeteksi overload.
Sedangkan, Hutama Karya melaporkan sepanjang 2023-2024, kendaraan terdeteksi overload mencapai 5,5 persen untuk golongan II, 41,8 persen untuk golongan III, 28,5 persen untuk golongan IV dan 26,1 persen untuk golongan V.
"Dampak utama dari kendaraan ODOL di jalan di antaranya adalah mempercepat kerusakan jalan," ujar Dody.
Selain itu, dampak lainnya dari kendaraan ODOL dapat menambah waktu tempuh, menaikan biaya pemeliharaan, meningkatkan risiko kecelakaan serta memperburuk polusi udara.
Di sisi lain, Dody bilang, masih ada beberapa badan usaha jalan tol (BUJT) dengan realisasi volume lalu lintas atau trafiknya jauh lebih rendah daripada yang diasumsikan dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT).
"Akibatnya, pendapatan tol tidak tercapai dan BUJT mengalami kesulitan membiayai pemeliharaannya. Sehingga, pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pun tidak bisa optimal," kata dia.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Legislator Gerindra Keluhkan Antrean Panjang di Gerbang Tol, Apakah Sistem MLFF Diperlukan?
24 September 2025, 14:52 -
| EKONOMI
SKK Migas Laporkan Investasi Hulu Migas Tembus 8,9 Miliar Dolar AS per Agustus 2025
24 September 2025, 15:05 -
| EKONOMI
RUU Danantara dan Patriot Bond Masuk Prolegnas 2026, Celios Soroti Urgensi dan Transparansi
24 September 2025, 14:26
Namun, pihaknya juga melakukan strategi-strategi tidak lanjut untuk mengatasi hal tersebut dengan melibatkan tim independen dalam rangka evaluasi penilaian pemenuhan standar pelayanan minimal di jalan tol, berkoordinasi dengan Komite Penyusunan Standar Penilaian Indonesia (KPSPI) dan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MAPI).
Sementara dari sisi regulasi, pihaknya berupaya melakukan penguatan regulasi dengan tidak lanjut berupa Penyusunan Rencangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) tentang SPM Jalan Tol sesuai Ketentuan PP No. 23 Tahun 2024.
"Ini ditargetkan selambat-lambatnya Desember 2025 sudah bisa rampung dan bisa kami aktifkan untuk mengukur tentang SPM (jalan tol)," terang Dody.
