Pemerintah Luncurkan 8 Program Akselerasi Ekonomi 2025

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas peluncuran delapan program percepatan pembangunan pada tahun 2025.

Airlangga menyebutkan, total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan delapan program tersebut mencapai Rp16,23 triliun.

"Tadi hadir dalam rapat bersama Bapak Presiden dan rapat dengan pak Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil yang diberi nama Program Paket Ekonomi di tahun 2025," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers, Senin, 15 September.

Adapun, Airlangga menjelaskan terdapat delapan program yang akan dijalankan pada tahun 2025 yaitu pertama, program magang fresh graduate yang ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi maksimal satu tahun setelah kelulusan (baik S1 maupun D3), peserta akan ditempatkan di industri relevan dan menerima uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP) selama enam bulan.

Pemerintah menargetkan 20.000 peserta dengan alokasi dana sebesar Rp198 miliar.

Kedua, insentif Pajak pajak penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) dimana kebijakan ini diperluas cakupannya, dari yang sebelumnya hanya sektor padat karya, kini mencakup sektor pariwisata, perhotelan, restoran, dan kafe (Horeka). Program ini menyasar 552.000 pekerja dengan dana Rp120 miliar.

Berikutnya ketiga bantuan pangan dimana Pemerintah akan melanjutkan penyaluran beras 10 kg per bulan untuk bulan Oktober dan November 2025, dengan anggaran Rp7 triliun dan pelaksanaannya akan dievaluasi kembali untuk periode Desember.

Selanjutnya keempat subsidi BPJS Ketenagakerjaan dimana subsidi iuran diberikan kepada pekerja informal seperti pengemudi ojek online, kurir, sopir, dan tenaga logistik.

Airlangga menyampaikan sebanyak 731.361 orang akan mendapat potongan 50 persen untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan total dana Rp 36 miliar.

Ia menyampaikan perlindungan yang diberikan mencakup santunan kematian hingga 48 kali upah, santunan cacat tetap 56 kali upah, serta beasiswa maksimal Rp174 juta untuk dua anak dengan total manfaat Rp42 juta.

Airlangga menyampaikan kelima yaitu manfaat tambahan perumahan BPJS Ketenagakerjaan dimana program ini memberikan relaksasi bunga untuk KPR/KPA kepada 1.050 unit rumah.

Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp150 miliar. Relaksasi bunga dari sebelumnya BI rate 6 persen akan diturunkan menjadi 4 persen.

"Itu bisa untuk menyicil rumah, bisa untuk down payment, dan juga untuk pada developer yang tadinya BI rate plus 6 persen, diturunkan juga menjadi 4 persen," katanya.

Berikutnya keenam yaitu program padat karya tunai (cash for work) yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU selama periode September–Desember 2025, dengan target 609.465 penerima manfaat dan total anggaran Rp5,3 triliun.

Ketujuh, program percepatan deregulasi yaitu Pemerintah mendorong percepatan integrasi sistem Kementerian/Lembaga dan penyelarasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem OSS, melalui revisi PP 28.