Nantinya, kata Erick, KAI hanya akan menanggung kewajiban pada sarana perkeretaapian. Sedangkan, pembangunan prasarananya, seperti rel dan stasiun akan ditanggung oleh pemerintah.
“Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, bahwa rencana daripada fasilitas pendukung itu, itu diusulkan menjadi milik pemerintah. Tetapi yang kereta apinya semua operasional di KAI,” ucap Erick di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 15 September.
Terkait dengan skema pembagian kepemilikan sarana dan prasarana perkeretaapian ini, sambung Erick, akan dinegosiasi ulang bersama konsorsium China.
“Tapi kan perlu kesepakatan dengan pihak Chinanya. Karena memang kerja sama Indonesia dengan China,” ujar Erick.
Erick juga bilang negosiasi ulang dengan konsorsium China tidak akan dikomandoi oleh Kementerian BUMN.
“Kan nanti ada negosiasi ulang. Bukan kami tentunya, tupoksinya dari Kementerian lain,” tutur Erick.
Sebagai informasi, operator kereta cepat Whoosh adalah PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Sementara, KCIC merupakan perusahaan patungan antara konsorsium Indonesia dengan konsorsium Indonesia.
Konsorsium Indonesia adalah PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Dalam proyek ini, kepemilikan saham konsorsium Indonesia adalah 60 persen. Sedangkan konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd mengantongi saham KCIC 40 persen.
PSBI terdiri dari empat BUMN, yakni PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Wijaya Karya (Persero) tbk atau WIKA, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) atau PTPN VIII. Dimana, KAI menjadi pemegang saham mayoritas yakni 51,37 persen.
KCIC sendiri mencatatkan kerugian hingga Rp1,6 triliun di semester I-2025. Kerugian itu juga dirasakan KAI sebagai pemegang saham mayoritas PSBI, total penyerapan kerugian KAI di semester I-2025 adalah Rp1,42 triliun.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Bobby Rasyidin mengakui beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan menjadi bom waktu untuk perusahaannya.
BACA JUGA:
Pernyataan tersebut menjawab pertanyaan beberapa anggota Komisi VI DPR yang menyoroti mengenai menggunungnya utang proyek kereta cepat tersebut.
“Masalah KCIC yang seperti disampaikan tadi, memang ini bom waktu buat (KAI),” tuturnya dalam rapat dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 20 Agustus.
Bobby pun meminta waktu kepada Komisi VI DPR untuk mendalami permasalahan yang terjadi di tubuh KAI, termasuk persoalan yang bersumber dari proyek kereta cepat. Mengingat, Bobby sendiri baru beberapa hari lalu diangkat menjadi Dirut KAI.
“Jadi kami mohon nanti satu waktu lagi, mungkin dalam bentuk FGD untuk memahami lebih dalam dan kami yakin dalam satu minggu ke depan kami bisa memahami semua kendala-kendala. Permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KAI ini,” ucapnya.
