Whoosh dan Harga Sebuah Kecepatan

Satu tahun setelah diresmikan dengan gegap gempita, Kereta Cepat Whoosh berubah dari simbol kebanggaan menjadi bom waktu ekonomi nasional. Proyek ini dijalankan oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang merupakan kerja sama antara BUMN Indonesia dan perusahaan perkeretaapian Tiongkok.

Seperti ditulis dibanyak media, polemik muncul karena biaya konstruksi membengkak dari estimasi awal sekitar 6,07 miliar dolar AS menjadi lebih dari 7,2 miliar dolar AS. Akibatnya, seperti banyak disebut, pemerintah harus memberikan jaminan terhadap utang KCIC, meski semula dijanjikan tidak akan membebani negara.

PT KCIC merupakan perusahaan patungan antara PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd. Adapun PSBI terdiri atas PT KAI (Persero) 58,53 persen, PT Wijaya Karya (Persero) 33,36 persen, PT Jasa Marga (Persero) 7,08 persen, dan PTPN VIII sebesar 1,03 persen. Total utang proyek Kereta Cepat Whoosh kini mencapai sekitar 7,2 miliar dolar AS atau Rp116 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, negara tidak akan menanggung utang tersebut. “Utang ini harus dibayar dari dividen BUMN yang dikelola Danantara, bukan dari uang negara,” tegasnya. Karena memang skema Kereta Cepat Whoosh Business to Business. Kementerian Keuangan dan BPI Danantara Indonesia sedang melakukan evaluasi skema pendanaan.

Warisan Masalah dari Era Jokowi

Masalah Whoosh bukan hal baru. Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Marves era Presiden Jokowi, mengakui proyek ini “sudah bermasalah sejak awal”. Dari perencanaan hingga pembiayaan, semua keluar dari jalur ideal. “Saya nerima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaiki, kita audit, BPKP,” ujarnya dalam acara “Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran”. Sedangkan, Mahfud MD, mantan Menkopolhukam, juga menyinggung adanya dugaan mark-up dalam pengadaan material dan konstruksi, dan meminta agar temuan itu dilaporkan ke penegak hukum.

Padahal, sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan proyek Kereta Cepat Whoosh tidak akan membebani negara. Faktanya, pinjaman dari China Development Bank (CDB) justru menimbulkan beban bunga 3,8 persen dengan tenor 35 tahun. “Janji Jokowi proyek ini tak akan rugi, tapi sekarang kita tahu itu mustahil,” kata Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik seperti dimuat di beberapa media.

Bom Waktu bagi BUMN

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menyebut utang Whoosh sebagai “bom waktu bagi KAI”. KAI sebagai pemegang hampir 60 persen saham ikut menanggung risiko pembayaran pokok dan bunga.

Beban bunga diperkirakan mencapai Rp2 triliun per tahun, sementara pendapatan tiket di bawah target. Ekonom mendiang Faisal Basri bahkan menyebut proyek ini “tak akan balik modal sampai kiamat.”

Kartika Wirjoatmodjo, sewaktu masih menjabat Wakil Menteri BUMN, juga mengakui bahwa dalam skenario terbaik sekalipun, Kereta Cepat Whoosh baru akan balik modal dalam 40 tahun. Dengan okupansi penumpang di bawah 50 persen, proyeksi itu sulit dicapai.

Data terbaru KCIC menunjukkan rekor harian 26.770 pada Juni 2025 dan total penumpang menembus 12 juta hingga Oktober 2025. Meski naik, tapi ini masih di bawah target yang seharusnya 29 ribu penumpang per hari.

Dony Oskaria, Chief Operating Officer BPI Danantara Indonesia, menyebut pihaknya tengah menyusun strategi penyelamatan. “Kita lagi evaluasi,” ujarnya. Danantara mempertimbangkan dua langkah: tambahan ekuitas (equity injection) dan alih status infrastruktur Whoosh menjadi aset negara melalui skema Badan Layanan Umum (BLU).

Skema BLU dianggap paling realistis dibanding restrukturisasi utang biasa. Namun, jika pendanaan diambil dari dividen BUMN, arus kas perusahaan strategis bisa terganggu. Ini menambah tekanan pada stabilitas keuangan BUMN dan menimbulkan risiko Utang BUMN jangka panjang.

Dalam tulisan di laman detik, Agus Pambagio membandingkan Whoosh dengan Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka, yang akhirnya diserahkan ke China karena gagal bayar. Kesamaannya mencolok: biaya membengkak, utang besar, okupansi rendah, dan ancaman terhadap kedaulatan ekonomi.

Indonesia tentu tidak ingin mengulangi kisah itu. Namun, jika tata kelola dan keberanian politik tidak berubah, Whoosh bisa menapaki jejak serupa: dari proyek kebanggaan menjadi simbol ketergantungan finansial.

Ujian Kepemimpinan Prabowo

Presiden Prabowo Subianto kini mewarisi beban yang tidak ia ciptakan. Cara ia menanganinya akan menjadi tolok ukur integritas pemerintahan barunya. Apakah ia rasional: audit forensik, transparansi, dan koreksi menyeluruh?

Dony Oskaria menegaskan, Danantara akan menyelesaikan masalah ini dengan hati-hati. “Kita bereskan,” katanya. Namun publik menuntut lebih dari sekadar janji. Mereka ingin bukti bahwa proyek mercusuar tidak lagi menjadi kuburan uang rakyat.

Nama Ignasius Jonan, mantan Menteri Perhubungan, pantas diingat. Sejak awal ia menolak proyek ini karena studi kelayakan lemah, rute tidak strategis, dan risiko finansial tinggi. Kini kekhawatirannya terbukti. Jonan menilai proyek ini dibangun bukan atas dasar kebutuhan, melainkan ambisi.

Kereta Cepat Whoosh seharusnya menjadi simbol kemajuan. Kini ia justru melaju dengan beban utang, menanggung dosa manajemen masa lalu, dan menjadi ujian kebijakan masa depan.

Jika tidak diselamatkan dengan akal sehat, Whoosh bisa berubah menjadi monumen utang nasional — cepat di rel, tapi lambat dalam logika ekonomi.

Dan di tengah hiruk-pikuk politik serta angka-angka, rakyat mungkin hanya bisa bertanya : “Siapa sebenarnya yang naik Whoosh — kita, atau utang kita?”