JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan eks Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melaporkan dugaan penggelembungan anggaran atau mark-up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tiap laporan yang masuk pasti bakal ditindaklanjuti. Prosesnya dimulai dengan melakukan analisis untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana.
"Bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal silakan sampaikan aduan kepada KPK," kata Budi kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 16 Oktober.
Meski begitu, Budi menyebut laporan tak bisa sembarangan. "Perlu dilengkapi juga dengan informasi dan data awal sehingga nanti dalam proses telaah dan verifikasinya menjadi lebih presisi," tegasnya.
Mahfud MD melalui kanal YouTube-nya menyatakan ada perbedaan biaya pembangunan kereta cepat per kilometer secara signifikan. Hitungan yang dikeluarkan oleh perusahaan penyedia di China berbeda dengan versi Indonesia.
"Dugaan mark up-nya gini. Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 km kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 US dolar. Naik tiga kali lipat kan," kata Mahfud dalam video tersebut.
BACA JUGA:
-
| BERITA
KPK Bentuk Pansel Seleksi Jabatan Direktur, Isinya Irjen Polisi hingga Masyarakat Sipil
16 Oktober 2025, 16:30 -
| BERITA
Venezuela Kecam Operasi CIA yang Digerakkan Trump, Dianggap Agresi Goyang Stabilitas
16 Oktober 2025, 19:01
Dugaan tersebut disampaikan Mahfud terkait dengan beban utang proyek Whoosh yang mencapai Rp4 triliun pada 2025.
Kata dia, beban utang tersebut terjadi karena perubahan skema pembiayaan dari tawaran Jepang dengan bunga 0,1 persen ke Cina dengan bunga awal 2 persen yang kemudian naik menjadi 3,4 persen akibat pembengkakan biaya (overrun).
Meski begitu biaya pembangunan Whoosh per kilometer sebesar Rp780 miliar dinilai lebih murah dibandingkan proyek MRT Jakarta yang mencapai Rp1,1 triliun per kilometer. Tapi, Mahfud tetap mendukung dilakukan penyelidikan dugaan mark-up.
Selain itu, Mahfud juga mendukung sikap Menteri Keuangan Purbaya yang tak mau menanggung utang Whoosh dengan APBN. Dia meminta pemerintah mengambil kebijakan progresif agar beban utang tidak semakin bertambah.
