JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak ikut mengeluarkan anggaran untuk perbaikan pemulihan sejumlah fasilitas transportasi umum (transum) yang rusak di Jakarta pascaunjuk rasa beberapa waktu lalu.
Sekadar informasi, pada 25 Agustus lalu terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran. Aksi ini dipicu karena kenaikan tunjangan anggota DPR RI. Aksi unjuk rasa berlanjut pada 28 Agustus dan merenggut korban jiwa. Kemudian, aksi memanas dan berlangsung hingga 31 Agustus.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Sesditjen Hubdat) Kemenhub, Ahmad Yani mengungkapkan alasannya. Dia bilang Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menanggung semua biaya perbaikan fasilitas transum tersebut.
“Alhamdulillah teman-teman (Pemprov) DKI masih mampu ya,” ujar Yani kepada wartawan di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin, 15 September.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan kondisi sejumlah fasilitas publik di Jakarta akibat aksi unjuk rasa yang berunjung bentrokan di sejumlah titik sejak beberapa hari terakhir.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Atasi Macet TB Simatupang, DKI Tambah Lajur di Gerbang Tol Fatmawati 2
15 September 2025, 09:45 -
| EKONOMI
KKP Kawal Pemulangan 21 Calon Awak Kapal Perikanan Korban Dugaan TPPO
09 September 2025, 17:42
Tercatat, sebanyak 22 halte Transjakarta, baik yang berada dalam koridor (BRT) maupun non-BRT terdampak. 6 halte di antaranya dibakar oleh massa tak dikenal. Kemudian, 16 halte rusak dan tercoret-coret akibat aksi vandalisme.
Pramono mengungkap, total kerugian akibat perusakan fasilitas publik mencapai Rp80 miliar. Hal itu mencakup kerusakan halte, jembatan penyeberangan orang (JPO), CCTV, lampu lalu lintas, dan fasilitas umum lainnya.
"Biaya secara total kerugian termasuk dua JPO di kawasan Senen dan Polda Metro Jaya, sekarang menjadi Rp80 miliar," ungkap Pramono, Selasa, 2 September.
