Sekadar informasi, sejumlah fasilitas transportasi umum dilaporkan mengalami kerusakan pascakegiatan penyampaian pendapat di beberapa daerah. Prasarana seperti halte, gerbang tol, serta prasarana penunjang transportasi sempat mengalami perusakan dan pembakaran.
“Saat ini, perbaikan prasarana yang terdampak terus dilakukan di masing-masing daerah sehingga segera mungkin sistem transportasi umum bisa kembali berfungsi normal,” tuturnya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis, 4 September.
Dudy mengapresiasi gotong royong antara pemerintah daerah, BUMN, serta masyarakat yang telah menjaga dan memperbaiki fasilitas transportasi umum.
”Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah, BUMN, serta masyarakat dari berbagai latar belakang dan profesi mulai dari ojek online, pedagang, hingga pelajar yang telah bergotong royong memperbaiki serta menjaga fasilitas transportasi umum,” ujar Dudy.
Dudy berharap, ke depan kejadian serupa tidak terulang lagi. Dia mengatakan, fasilitas transportasi umum harus dijaga karena berperan besar dalam kehidupan masyarakat.
”Transportasi umum adalah milik kita bersama. Kerusakannya merugikan kita semua sebagai pengguna. Mari kita jaga bersama, dengan begitu kita telah turut menciptakan transportasi umum yang selamat, aman, dan nyaman,” kata Dudy.
Sebelumnya diberitakan, kerusakan fasilitas publik mulai dari stasiun MRT Jakarta, halte Transjakarta, hingga CCTV akibat unjuk rasa belakangan ini menyebabkan kerugian mencapai Rp50,4 miliar.
Sekadar informasi, aksi demonstrasi berlangsung beberapa hari mulai dari 25 Agustus, kemudian berlanjut hingga 31 Agustus 2025. Salah satu tuntutan dalam aksi adalah pembatalan kenaikan tunjangan anggota DPR RI.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa kerugian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tersebut terdiri dari Rp3,3 miliar untuk MRT, Rp41,6 miliar untuk fasilitas Transjakarta, dan Rp5,5 miliar untuk CCTV.
Tito mengatakan bahwa aksi ini awalnya berlangsung di Gedung DPR RI pada 25 Agustus, massa menuntut pembatalan kenaikan tunjangan untuk anggota DPR, transparansi gaji dan tunjangan DPR, dan menolak RKUHP.
Aksi tersebut, sambung Tito, berlanjut hingga 28 Agustus, dan semakin memanas setelah adanya korban jiwa.
BACA JUGA:
“Intinya berlanjut sampai aksi 28 Agustus dan terjadi peristiwa insiden yang mengakibatkan situasi semakin memanas yaitu seorang driver ojek online yang terlindas barakuda kepolisian, dan memicu aksi yang lebih panas di berbagai daerah,” katanya Tito dalam rapat inflasi daerah tahun 2025, Selesa, 2 September.
Tito bilang pihaknya mencatat ada 107 titik aksi di 32 provinsi sejak 25 Agustus 2025. Selain Jakarta, daerah terdampak adalah Sulawesi Selatan. Terjadi pembakaran gedung DPRD Kota Makassar yang menyebabkan tiga orang tewas dan lima orang lainnya luka-luka.
Kemudian, kantor Sekretariat DPRD Solo turut juga dibakar. Lalu gedung Grahadi di Surabaya dibakar, 11 pos polisi rusak berat atau terbakar. Di Kota Kediri, Gedung DPRD dibakar dan dijarah, dan kantor Satlantas Polres Kota Kediri dilempari, dan kendaraan barang bukti dirusak.
