Airlangga Ungkap Pemerintah Tetap Prioritaskan Isu Ketenagakerjaan di Tengah Dinamika

JAKARTA - Pemerintah menegaskan isu ketenagakerjaan tetap menjadi perhatian utama di tengah situasi sosial politik yang berkembang saat ini.

Hal ini merespons aspirasi para buruh yang disampaikan dalam unjuk rasa di DPR RI, termasuk tuntutan kenaikan UMP 2026 sebesar 8,5 persen serta penghentian gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan perlindungan terhadap kesejahteraan pekerja.

Airlangga mengungkapkan, pemerintah telah membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan PHK yang dilengkapi dengan early warning system, program reskilling, serta penguatan dialog sosial. 

"Terkait dengan tenaga kerjaan yang menjadi perhatian di pasar, dewan kesejahteraan buruh, dan juga satgas pencegahan PHK telah dibentuk dan ini sudah disiapkan," jelasnya dalam konfrensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin, 1 September. 

Melalui inisiatif ini, kata dia, pemerintah berharap kesejahteraan pekerja terus meningkat dan kesempatan kerja semakin terbuka luas.

Airlangga juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa.

"Bapak Presiden Prabowo telah memberikan arahan yang jelas dan menenangkan dan beliau menyampaikan pemerintah bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk rakyat yang paling kecil, paling tertinggal," ungkapnya.

Airlangga menyatakan pertumbuhan nasional masih berada di jalur positif dan mengajak para pelaku pasar, baik investor maupun emiten, untuk tetap tenang dan memahami penyampaian aspirasi secara damai. 

Selain itu, ia menyampaikan pemerintah akan terus menjalin komunikasi intensif dengan investor dan pelaku usaha guna memastikan seluruh agenda investasi tetap berjalan sesuai rencana.

“Kita seluruhnya punya tanggung jawab moral kepada bangsa ini untuk mempertahankan roda perekonomian agar penciptaan lapangan kerja dan mereka yang bekerja tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat tentunya itu menjadi perhatian utama dari pemerintah,” ujarnya.