JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran tahun 2026 sebesar Rp21,67 triliun.
Jumlah ini meningkat sebesar Rp13,56 triliun dari pagu Kementerian ESDM TA 2026 sebesar Rp8,11 triliun.
Bahlil bilang, penambahan ini bersumber dari anggaran Kementerian ESDM tahun 2025 yang hanya cair sebesar Rp7,1 triliun dari yang dialokasikan lebih dari Rp15 triliun.
Dirinya juga meminta anggaran sebesar Rp5 triliun untuk menjalankan program listrik desa yang merupakan permintaan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
"Jadi totalnya kurang lebih sekitar Rp21,67 triliun," ujar Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR, yang dikutip Kamis, 28 Agustus.
Bahlil merinci, anggaran program lisdes akan digunakan untuk melistriki 5.700 desa, 4.400 dusun, dan 68 titik lain di seluruh Indonesia yang sampai saat ini belum dialiri listrik.
Untuk program listrik desa dengan APBN, kata dia, dianggarkan sebesar Rp5 triliun dan ditargetkan bisa menjamah 1.135 lokasi, terbanyak di Papua 24 persen, Sulawesi 19 persen, serta Sumatra dengan porsi sekitar 16 persen.
Sementara kebutuhan anggaran program listrik desa dari 2025 sampai 2029 mendatang ialah sebesar Rp61,65 triliun yang akan dijalankan Kementerian ESDM bersama dengan PT PLN.
BACA JUGA:
Di sisi lain, program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) juga terus dijalankan pada 2026 mendatang dengan alokasi anggaran sebesar Rp644,58 miliar. Sementara anggaran pengawasan BPBL Rp20 miliar.
Terdapat proyek pipanisasi gas bumi, serta masifikasi jaringan gas (jargas) untuk sektor rumah tangga yang butuh anggaran ekstra pada tahun 2026 mendatang.
Dengan demikian, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mendapatkan alokasi anggaran masing-masing sebesar Rp10,13 triliun dan Rp5,87 triliun.
"Dalam memenuhi apa yang menjadi target prioritas Bapak Presiden untuk di 2026 terkait pemipaan, lisdes, dan jargas, maka kami sampaikan ada penambahan anggaran," tandas Bahlil.
