Ekonom soal Beras Satu Harga: Enggak Jelas

JAKARTA – Ekonom Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menyoroti ketidakpastian arah kebijakan pemerintah terkait penerapan beras satu harga di tingkat konsumen.

Menurutnya, pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru menyampaikan rencana kebijakan ke publik jika belum ada kejelasan eksekusi.

"Pemerintah sudah woro-woro ke publik akan segera bikin regulasi bahwa hanya akan ada satu beras, yaitu beras umum atau beras reguler dengan HET-nya. Sudah berminggu-minggu enggak ada kejelasan. Ini menimbulkan ketidakpastian," kata Khudori kepada VOI, Rabu, 27 Agustus.

Dia menilai, kondisi ini mestinya menjadi bahan introspeksi bagi otoritas kebijakan pangan.

"Kejadian demi kejadian ini harus membuat otoritas kebijakan instrospeksi. Sebaiknya jangan gampang ngomong ke publik ihwal rencana kebijakan kalau pemerintah tidak hendak mengeksekusinya," ucap Khudori.

"Jangan berkoar-koar ke publik ihwal rencana perubahan kebijakan kalau pemerintah tak bisa memastikan kapan itu bakal dirilis. Karena pelaku usaha pasti menunggu. Menunggu itu pekerjaan paling tidak enak," sambung dia.

Khudori menjelaskan, petani dan konsumen akan menjadi pihak yang menerima dampak dari kebijakan tersebut. Namun, pelaku usaha justru yang paling terdampak secara langsung, lantaran harus menyesuaikan strategi bisnis mereka dengan ketentuan harga baru.

"Petani dan konsumen hanya akan terima dampak dari kebijakan itu. Yang menunggu-nunggu adalah pelaku usaha yang terkena langsung kebijakan itu," ungkapnya.

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) tengah merumuskan kebijakan beras satu harga di tingkat konsumen. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap kajian bersama berbagai pemangku kepentingan.

Disinggung ihwal kemungkinan beras satu harga mengacu pada harga eceran tertinggi (HET) beras medium yang baru saja dinaikkan, Ketut tidak menegaskan secara pasti.

Namun, ia mengakui bahwa arah kebijakan tersebut bisa saja mengacu pada harga medium.

Ketut menjelaskan, konsep satu harga ini bertujuan agar masyarakat tidak terbebani oleh lonjakan harga yang terlalu tinggi.

Meski begitu, kata dia, akan ada pengecualian untuk beras khusus seperti Pandan Wangi, yang tetap akan ditata agar harganya tidak melambung terlalu jauh.