Stok CBP di Bulog Menipis, Target 1 Juta Ton Beras di Akhir Tahun Tak Bisa Tercapai

JAKARTA - Pemerintah menargetkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) bisa mencapai 1 juta ton.

Apalagi, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), diharapkan Bulog dapat menyerap lebih banyak.

Adapun stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog mengalami penurunan. Per Oktober 2022 stok beras Bulog hanya sebanyak 673.613 ton atau 11,2 persen.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Sugiyono Madelan Ibrahim mengatakan kinerja Bulog untuk menyerap gabah dan beras relatif terbatas, yaitu sekitar 6 hingga 8 persen dari total produksi.

Kata Sugiyono, gabah dan beras yang diserap Bulog seringkali di bawah harga pasar. Masyarakat akan menjual ke Bulog ketika harga jual di pasar lebih rendah dibandingkan Bulog pada kualitas yang sama.

Sugiyono mengungkapkan, target cadangan beras pemerintah mencapai 1 juta ton pada akhir 2022 juga tidak mudah dilakukan secara teknis, mengingat kemampuan dan rekam jejak kinerja Bulog.

"Walaupun untuk menambah tambahan 1 juta ton simpanan sebagai cadangan beras pemerintah itu sekarang tidaklah mudah. Terlebih untuk menyerap beras yang berasal dari 60 persen yang ada di masyarakat. Hal itu secara teknis tidak mudah direalisasikan," katanya di Jakarta, Selasa, 1 November.

Meski demikian, Sugiyono menilai target 1 juta ton pada akhir 2022 mungkin bisa tercapai ketika pemerintah mau membeli beras di atas harga pasar. Sayangnya hal itu akan memicu kenaikan inflasi.

"Terkecuali jika untuk pengadaan cadangan beras, pemerintah di akhir tahun ini dengan cara membeli pada harga di atas pasar. Namun, jika cara ini yang dilakukan, akan menaikkan laju inflasi," pungkasnya.

Terkait dengan Perpres Nomor 125 Tahun 2022, Sugiyono menekankan bukan hanya soal beras, melainkan juga komoditas pangan pokok lain. Perpres tersebut juga akan mengembalikan fungsi Bulog seperti dulu.

"Sebenarnya perpres tersebut bukan hanya untuk menyediakan cadangan beras saja, melainkan juga pada banyak komoditas bahan pokok yang lainnya. Kondisi ini memberdayakan kembali fungsi Bulog seperti Orde Baru, maupun untuk melaksanakan Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Pangan," tuturnya.

Bulog Harus Lebih Profesional

Sementara itu, Ekonom CORE Dwi Andreas Santosa mengatakan, tugas baru Bulog dalam penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah (CPP), bisa membuat Bulog untuk berbenah diri menjadi lebih profesional lagi.

"Satu perusahaan beras swasta nasional di Indonesia, itu kapasitasnya hanya seperdelapan dari Bulog. Seperdelapan aja bisa survive dan semakin besar. Bulog kapasitas 8 kali lipat, tidak mampu. Jadi ada permasalahan profesionalisme," kata Andreas.

Dia menjelaskan, biasanya Bulog sudah bisa menakar masuk dan keluarnya beras dengan sistem bantuan seperti Rastra dan Raskin.

Namun, sekarang ini dengan sifat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Bulog merasa kurang ada kepastian.

Meski begitu, Bulog masih menjalin kerja sama dengan Kementerian Sosial misalnya, untuk penyaluran bantuan sosial.

"Dengan sistem Raskin dan Rastra, ada kebocoran. Itu kenapa diganti ke BPNT. Dan keputusan pemerintah mengganti ke BPNT sangat menguntungkan bagi penerima manfaat," ujarnya.

Guru Besar IPB ini juga melihat, Bulog masih diberikan sejumlah fasilitas untuk menopang kerjanya. Salah satunya adalah bunga yang rendah.

"Apalagi Bulog dibanding swasta, ada keuntungan, ada gudang, bunga rendah, dari sisi itu saja dia harus lebih untung dibandingkan swasta. Hanya memang Bulog harus diberi fleksibilitas untuk menjual di pasar," jelas Andreas.

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Dalam Perpres tersebut, Badan Urusan Logistik (Bulog) diberi tugas dalam penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah (CPP) tahap pertama yang meliputi jenis pangan, yaitu beras, kedelai dan jagung.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap dengan adanya Perpres 125 Tahun 2022, Bulog dapat lebih maksimal dalam melakukan penyerapan beras untuk cadangan beras pemerintah.

"Dengan Perpres 125/2022, harusnya Bulog bisa menyerap beras untuk CBP lebih besar. Kita lihat saja kapan realisasinya," kata Airlangga.