Bagikan:

JAKARTA - Target pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 5,4 persen yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2026 diproyeksikan menjadi hal sangat sulit untuk dicapai Pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri, menjelaskan hal tersebut disebabkan perekonomian global hingga saat ini masih sangat dibayangi oleh ketidakpastian, termasuk masih adanya tren pelemahan harga komoditas ekspor andalan dalam negeri.

"Kalau kami lihat dari sisi global, tentunya 2026 ini kemungkinannya masih akan mengalami ketidakpastian tinggi."

"Ketidakpastian yang datang baik dari kebijakannya di tingkatan global ataupun dari kondisi perekonomian dunia yang memang sudah inheren berjalan selama lima tahun belakangan ini."

"Satu hal yang juga ingin saya soroti ialah adanya penurunan di dalam harga dan permintaan komoditas ekspor Indonesia."

"Jadi, kembali lagi akan sangat sulit mencapai target 5,4 persen atau asumsi 5,4 persen yang disebutkan di dalam RAPBN," ujar Yose dalam media briefing bertajuk RAPBN 2026: Menimbang Janji Politik di Tengah Keterbatasan Fiskal, dipantau secara daring, Senin, 18 Agustus 2025.

Yose mengatakan sejumlah komoditas ekspor andalan Indonesia, seperti minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) beserta produk turunannya, batu bara, nikel, serta gas saat ini juga tengah mengalami pelemahan harga.

Keempat komoditas tersebut, kata Yose, setidaknya menyumbang sekitar 40 persen dari total ekspor dalam negeri, yang turut menyumbang penerimaan negara cukup signifikan.

"Keempatnya sudah mengalami pelemahan harga cukup dalam dibandingkan dua atau tiga tahun lalu. Pelemahan ini akan terus berlangsung."

"Kalau harga komoditas turun, kemungkinan pertumbuhan ekonomi juga akan turun. Selain itu, hal ini juga berpengaruh kepada penerimaan negara, yang mana penerimaan Pemerintah itu selama 2022-2024 sangat ditolong oleh penerimaan dari pajak ekspor. Ini sangat tinggi sekali kontribusinya kepada penerimaan Pemerintah," kata dia.

Menurut Yose, target yang dicanangkan Pemerintah tersebut jauh lebih optimistis dibandingkan proyeksi sejumlah lembaga ekonomi global, seperti Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi RI hanya mencapai 4,8 persen.

Secara global, lanjut dia, IMF juga memproyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi hanya 3,1 persen dalam laporan terbaru, lebih pesimistis dibandingkan proyeksi sebelumnya yang masih mencapai 3,3 persen.

"Salah satu asumsi di dalam RAPBN tersebut ialah pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, tentunya agak jauh dari proyeksi yang disampaikan oleh berbagai badan dunia. Termasuk, IMF, World Bank dan lain-lainnya," tutur Yose.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 sebesar 5,4 persen atau lebih, dengan inflasi tetap terkendali pada level 2,5 persen.

Target itu disampaikan dalam pidato Presiden saat menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun 2026 dan Nota Keuangan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

Selain inflasi, Prabowo juga mengungkapkan, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diperkirakan berada di kisaran 6,9 persen.

"Besar harapan kami pembahasan RAPBN 2026 dapat dilakukan secara konstruktif dalam semangat gotong royong demi tercapainya cita-cita Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur," ujarnya.