JAKARTA - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan, pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau disebut juga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum dimulai saat ini.
"Setahu saya, sih, belum," ujar Diana menjawab pertanyaan VOI saat ditemui usai konferensi pers Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) di Jakarta, Kamis, 7 Agustus.
Diana pun mengungkapkan sejumlah penyebabnya, mulai dari belum tersedianya anggaran hingga perencanaannya yang masih dalam proses hingga saat ini.
"Ya, kan, mungkin perencanaannya. Kami belum ada uangnya," ucapnya.
Diana menjelaskan, alokasi anggaran untuk pembangunan dapur MBG itu masih diproses di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelum diberikan ke PU.
"Anggarannya di BGN. Tapi, kan, kalau yang melaksanakan kami bisa juga bayarnya di sana, kayak gitu," kata Diana.
"Tapi, ini prosesnya, kan, katanya harus ditransfer ke PU. Harus dari Kementerian Keuangan," sambungnya.
Meski nantinya anggaran untuk pembangunan dapur MBG berasal dari Badan Gizi Nasional (BGN), Diana memastikan, akan ada proses lagi di Kementerian PU.
"Tapi, kan, harus ada provinsi dulu, masuk ke anggaran kami dulu, kayak gitu. Baru kami bisa bergerak," ungkapnya.
Sebelumnya, Kementerian PU dan Badan Gizi Nasional (BGN) menandatangani nota kesepahaman terkait percepatan pembangunan dapur MBG.
Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Menteri PU Dody Hanggodo dan Kepala BGN Dadan Hindayana di kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin, 21 Juli.
Dody mengatakan, pihaknya akan memaksimalkan pembangunan infrastruktur SPPG sampai dengan akhir 2025.
"Insyaallah kami akan memaksimalkan agar sampai dengan akhir 2025. Karena paling enggak dari yang kami targetkan 1.542 (SPPG), sebagian sudah bisa (dikerjakan). Ini sebenarnya adalah awal dari langkah besar ke depan," ujar dia.
Dia bilang, pihaknya akan belajar dari pengalaman semula, yaitu membangun Sekolah Rakyat (SR) yang ditugaskan Kementerian Sosial (Kemensos).
Namun demikian, kata Dody, pihaknya tetap menemui kendala sama seperti pembangunan Sekolah Rakyat, yakni soal lahan.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menuturkan, nantinya ada tiga pola dalam pembangunan SPPG. Pertama, kemitraan.
"Kemitraan ini sekarang menjadi tulang punggung dari Badan Gizi Nasional. Hari ini, sudah ada 3.233 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sudah berjalan," jelas Dadan.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Wamen Tiko: Pindad jadi Penggerak Industrialisasi Manufaktur Nasional
07 Agustus 2025, 23:10
Pola kedua adalah pembangunan melalui APBN. Dadan menargetkan, ada tiga SPPG per kabupaten untuk seluruh Indonesia.
"Sehingga, ada 1.542 yang sampai sekarang belum satu pun dibangun," tuturnya.
Adapun pola ketiga atau terakhir, yakni pengembangan pola 3T.
"Pola ketiga yang akan kami kembangkan adalah pola 3T dan mungkin juga ini nanti bisa saja bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum," pungkasnya.
