Kementerian PU dan Badan Gizi Nasional Bekerja Sama Bangun Dapur untuk Program MBG

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Gizi Nasional (BGN) menjalin kerja sama dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui kerja sama ini, Kementerian PU akan melakukan perencanaan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berperan sebagai dapur umum yang memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi kepada masyarakat khususnya anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

"Kesepakatan dan perjanjian ini juga merupakan komitmen penuh Kementerian PU untuk turut menciptakan ekosistem pendukung pelaksanaan program MBG di berbagai daerah," ujar Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo dalam sambutannya, Sabtu, 22 Maret.

Ia menambahkan, Dapur SPPG akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan 900m2 yang akan mencakup bangunan dapur seluas 300 m2 dan lahan parkir kendaraan. Adapun ukuran desain dapur akan disesuaikan dengan standar yang ditetapkan BGN. Kemudian dukungan utama Kementeri PU berupa air bersih, sanitasi, IPAL, sumur bor, termasuk peralatan dapur.

Dody menambahkan, saat ini tercatat terdapat 41 lahan milik Kementerian PU yang dipakai sebagai Sekolah Yayasan Pendidikan Putra yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Setelah dilakukan survei oleh Balai PU, terpilih 9 lokasi yang masuk kriteria untuk pembangunan dapur SPPG yaitu di Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan," sambung dia.

Untuk tahap awal, lanjut Dody, kementeriannya telah memilih tiga lokasi yang akan dibangun dalam waktu dekat yakni di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah; Kota Banjar, Jawa Tengah dan Kota Jambi Provinsi Jambi dengan dana yang bersumber dari program Corporate Social Responsibility (CSR) 3 BUMN Karya.

"PT PP (Persero) Tbk akan membangun SPPG di Banjar, PT Adhi Karya (Persero) Tbk di Kebumen, dan PT Hutama Karya (Persero) di Jambi, di mana untuk pembangunan satu unit SPPG dibutuhkan Rp4,5 miliar," ungkap Dody.

Hadir dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan, kerja sama ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur SPPG berlangsung dengan cepat karena memiliki peran krusial dalam percepatan pemenuhan gizi penerima manfaat secara nasional.

"Tiga kunci dalam program MBG adalah anggaran, SDM dan infrastruktur. Kami datang ke PU terkait bagaimana agar pengembangan pembangunan infrastruktur bisa lebih cepat," ujar Dadan.

Dikatakan Dadan, saat ini BGN telah memiliki setidaknya 1.050 SPPG dengan 100 persen mitra dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

"Alhamdulillah sementara ini kita sudah memiliki 1.050 SPPG (sampai) akhir minggu ini, dan itu seluruhnya 100 persen kontribusi dari kemitraan," tandas Dadan.