JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan bahwa pagu indikatif pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026 yang mencapai Rp 217 triliun dinilai belum mencukupi untuk membiayai layanan sepanjang tahun tersebut, dengan target 82,9 juta penerima manfaat.
Hal itu ia ungkapkan saat menjadi narasumber salah satu program acara media nasional bertajuk Menakar Penerapan Program Makan Bergizi Gratis yang disiarkan secara daring, pada Senin, 14 Juli.
"Kami itu untuk tahun 2026, mendapatkan pagu indikatif Rp 217 triliun. Sedangkan kami sedang mengejar target 82,9 juta di akhir November atau di awal Desember (2025). Kalau target ini tercapai, maka dari Januari-Desember (2026), kami melayani 82,9 juta," katanya.
Dengan skema pemberian MBG sebanyak enam kali dalam sepekan, pagu yang telah ditetapkan diproyeksikan hanya mencukupi hingga Agustus 2026.
Oleh karena itu, BGN mengusulkan tambahan anggaran untuk periode September–Desember 2026, sebesar Rp 118 triliun. Dengan demikian, total anggaran untuk Program MBG pada tahun depan sebesar Rp 335 triliun.
"Kalau mulai dari Januari sampai Desember dan tiap hari, enam kali dalam seminggu (distribusi MBG ke penerima manfaat) maka anggaran Rp 217 triliun itu akan habis di akhir Agustus (2026). Sehingga kami membutuhkan tambahan untuk September, Oktober, November, Desember (2026). Ini dengan asumsi bahwa 82,9 juta bisa kami beri manfaat di akhir tahun ini," lanjut Dadan.
Kata Dadan, Komisi IX DPR RI turut memahami dan mendukung usulan tambahan anggaran oleh BGN baru-baru ini. Menurutnya, anggota dewan menilai bahwa penghitungan tersebut logis dan pelaksanaan program sejauh ini telah berjalan efektif dan efisien.
"Menurut mereka (Komisi IX DPR), apa yang disampaikan masuk diakal, hitung-hitungannya jelas dan jangan lupa bahwa seluruh anggota Komisi IX ikut terlibat dalam promosi termasuk juga dalam melihat pelaksanaan akan bergizi. Kemudian melihat bahwa anggaran yang digunakan oleh Badan Gizi ini cukup efektif dan efisien," ujarnya.
BGN Pastikan Transparansi Anggaran
Dadan memastikan transparansi anggaran untuk program pemenuhan gizi nasional ini dengan merancang sistem penyaluran dana berbasis digital melalui akun virtual yang terkoneksi antara BGN dengan mitra pelaksana. Sistem ini memungkinkan Kementerian Keuangan memantau langsung alur dana hingga ke daerah.
BACA JUGA:
"Untuk anggaran, kami kembangkan sedemikian rupa sehingga Kementerian Keuangan pun bisa melihat penggunaan uang itu di daerah-daerah. Karena uang itu kami kirimkan melalui virtual account, jadi rekening bersama antara Badan Gizi dengan mitra," jelasnya.
"Jadi penggunaannya at cost sehingga alirannya pun berbasis digital dan Kementerian Keuangan bahkan bisa melihat uang itu dialirkan ke mana," lanjut dia.
BGN memastikan seluruh proses berjalan dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas tinggi untuk mendukung program prioritas nasional dalam meningkatkan status gizi generasi muda.
