Purbaya Tegaskan Anggaran MBG Bisa Dialihkan Jika Tidak Terserap Optimal

JAKARTA - Pemerintah membuka kemungkinan untuk merelokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila realisasi penyerapannya rendah hingga akhir Oktober.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa anggaran yang tidak terserap tidak akan dibiarkan menganggur hingga akhir tahun dan jika penyerapan MBG tidak optimal, maka anggarannya akan dialihkan ke sektor lain yang lebih membutuhkan, mengurangi defisit, atau untuk membayar utang negara.

"MBG treatmentnya akan sama, kalau memang bisa kita lihat dan kita coba bantu termasuk dari manajemen segala macam. Orang keuangan banyak kan? Biar kerjalah," ujarnya dalam media briefing, Jumat, 19 September.

"Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian ya kita ambil juga uangnya kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit atau untuk mengurangi utang. Jadi pada dasarnya gak ada uang anggur di Kementerian yang diearmark sampai akhir tahun. Kira-kira begitu langkahnya," tambahnya.

Menurutnya dukungan Presiden terhadap program MBG tetap kuat, tetapi apabila anggaran tidak bisa diserap dengan baik, maka dukungan tersebut tidak serta-merta mengubah kondisi di lapangan.

Untuk itu, ia menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan akan membantu mempercepat penyerapan melalui perbaikan manajemen dan pengawasan dan langkah ini dilakukan agar ada pemerataan belanja negara di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) sehingga semua program pemerintah berjalan optimal.

Ia menyampaikan jika terdapat K/L termasuk BGN yang tidak bisa menggunakan anggaran belanja secara efektif maka anggarannya digeser ke sektor belanja lain yang lebih efektif.

Purbaya menjelaskan jika penyerapannya membaik, tidak menutup kemungkinan alokasi anggaran MBG dapat ditambah, namun, langkah ini tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan akuntabilitas anggaran negara.

"Justru kita membantu MBG biar diserep lebih cepat tapi kalau saya gak ada sanksi ya mereka santai-santai aja lah ini stick and carrot. Kalau bisa lebih cepat ditambah lagi uangnya tetapi hitungan kita gak mungkin keliatannya makanya kita mau lihat dan kita perbaiki, kita bantu kalau bisa," tuturnya.

Sebagai informasi pada awal tahun 2025, Pemerintah menyiapkan anggaran MBG sebesar Rp71 triliun dengan target awal 17,9 juta orang yang terbagi dalam 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil/menyusui/balita. Namun pada akhir tahun 2025 penyaluran MBG ditargetkan untuk 82,9 juta penerima yang akan dilayani oleh 32 ribu SPPG.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BNG) menyampaikan perkembangan penyerapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta rencana kebutuhan anggaran tahun depan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 8 September.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, realisasi penyerapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025, menunjukkan tren positif. Pada Agustus lalu, target penyerapan sebesar Rp9 triliun berhasil terlampaui hingga mencapai Rp13,2 triliun.

"Ini adalah tren penyerapan anggaran yang akan terjadi di 2025. Jadi kami melihat Agustus, kami targetkan Rp9 triliun terserap. Alhamdulillah hari ini, kita sudah bisa menyerap Rp13,2 triliun. Artinya sudah melampaui target. Di bulan September, kami targetkan (penyerapan anggaran) Rp19 triliun, mudah-mudahan juga terlampaui," ucap Dadan.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan proyeksi penyerapan anggaran hingga akhir tahun, yakni Rp37 triliun pada Oktober, Rp59,5 triliun pada November, dan Rp76,4 triliun pada Desember. Dengan alokasi anggaran MBG sebesar Rp52 triliun pada 2025, BGN memperkirakan akan membutuhkan tambahan sekitar Rp24 triliun untuk mendukung penuh intervensi program tersebut.

Alokasi Anggaran 2026, Fokus Belanja Barang dan Intervensi

Terkait tahun anggaran 2026, BGN telah menerima Surat Bersama Pagu Anggaran dari Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada 3 Juli 2025. Dari pagu indikatif awal Rp217 triliun, kini resmi ditetapkan sebesar Rp268 triliun, dengan tambahan Rp 50 triliun.

"Dengan total anggaran tahun 2006 untuk BGN sebesar Rp268 triliun jadi kalau di nota keuangan kemarin disampaikan Rp335 triliun maka yang Rp67 triliun masuk dalam kategori stand by karena pagu anggaran yang resmi kami terima adalah Rp268 triliun," katanya.

"Ini kemajuan yang kami peroleh awalnya kami mendapatkan pagu indikatif Rp217 triliun, dengan keluarnya pagu anggaran akan ada tambahan Rp50 triliun sehingga anggaran yang kami terima kurang lebih Rp268 triliun," sambung Dadan.

Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp34 triliun akan dialokasikan untuk bantuan pangan bergizi bagi anak sekolah, Rp3,1 triliun untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta Rp3,9 triliun untuk belanja pegawai. Selain itu, Rp3,1 triliun untuk digitalisasi, Rp700 miliar untuk pemantauan dan pengawasan, serta Rp3,8 triliun untuk penyediaan dan penyaluran termasuk pelatihan tenaga gizi.

Jika diklasifikasikan, 95,4 persen anggaran BGN tahun 2026 atau Rp255 triliun dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional, sedangkan sisanya 4,6 persen atau Rp12,4 triliun digunakan untuk program dukungan manajemen.

Berdasarkan fungsi, anggaran BGN bersumber dari tiga sektor, yaitu pendidikan Rp223 triliun (83,4 persen), kesehatan Rp24,7 triliun (9,2 persen), dan ekonomi Rp19,7 triliun (7,4 persen). Adapun berdasarkan jenis belanja, 97,7 persen atau Rp261 triliun diarahkan untuk belanja barang, terutama pengadaan makanan bergizi. Belanja pegawai tercatat 1,4 persen atau Rp3,8 triliun, sedangkan belanja modal hanya 0,9 persen.

"Kami tidak memperbanyak untuk modal, kami lebih banyak untuk belanja barang terutama untuk intervensi kepada penerima manfaat. Jika diklasifikasikan berbasis anggaran operasional dan non-operasional maka operasional itu nilainya hanya 2,9 persen atau Rp7,7 triliun, sementara non-operasional atau lebih banyak ke arah intervensi itu 97,1 perse," jelasnya.