Kelakar Menteri Dody soal Efisiensi Anggaran Kementerian PU: Gue Oke-oke aja, Enggak Ada Masalah

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan 'ikhlas' berapa pun nominal yang akan ditetapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terhadap Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mengerjakan berbagai proyek infrastruktur di Tanah Air usai adanya efisiensi anggaran.

"Apa pun, sih, saya oke-oke aja. Mau dikasih Rp1 triliun pun saya oke, nggak ada masalah," ujar Dody yang dikutip pada Selasa, 11 Februari.

Dody pun merasa heran mengapa banyak wartawan bertanya kepadanya terkait pemangkasan anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya.

"Demen banget, sih, (nanya soal) pemangkasan anggaran. Gue lebih biasa-biasa aja. Bagus dong itu," kelakar Dody.

"(Kenapa pak bagus?) Ya, kan gue lebih sehat berarti, ya. Iya dong, lebih slim," tambahnya.

Menurut Dody, hal penting yang harus diingat adalah pembangunan proyek infrastruktur dikerjakan secara maksimal.

"Ya Allah gue aja nggak apa-apa menterinya. Yang penting, kan, kami kerjakan dengan maksimal dan sempurna," pungkasnya.

Sekadar informasi, anggaran Kementerian PU tahun ini dipangkas sebesar Rp81,38 triliun setelah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penghematan belanja dari APBN dan APBD melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Alhasil, dari pagu yang sebelumnya ditetapkan senilai Rp110,95 triliun, kini anggaran Kementerian PU hanya tersisa Rp29,57 triliun.

Dengan anggaran yang tersisa saat ini, Menteri Dody memilih membatasi pembangunan single year contract dan multi years contract baru yang bersumber dari rupiah murni. Kemudian, melakukan pembatasan pembelian alat berat.

"Kami sekarang hanya mengoptimalisasikan alat berat yang ada," ujar Dody dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Kamis, 6 Februari.

Kebijakan berikutnya adalah pembatasan dana tanggap darurat yang lebih efektif dan efisien, pembatasan perjalanan dinas di dalam maupun ke luar negeri, pengurangan belanja alat tulis kantor (ATK), peniadaan kegiatan seremonial, peniadaan rapat koordinasi secara luring dan menggantinya dengan rapat daring.

Selanjutnya, meniadakan belanja kehumasan yang tidak tidak prioritas, seperti banner dan spanduk. Selebihnya, Dody menginstruksikan efisiensi belanja operasional maupun belanja non-operasional.