Menteri Dody Buka Suara soal 18.000 Pegawai yang Dirumahkan Gara-gara Efisiensi Anggaran

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo angkat bicara soal viralnya pegawai Kementerian PU yang dirumahkan imbas pemangkasan anggaran hingga Rp 81 triliun.

Dody menjelaskan, pegawai tersebut merupakan petugas operasi dan pemeliharaan (OP) sumber daya air.

"Bukan dirumahkan, tapi memang kontrak kerjanya habis. Jadi teman-teman OP ini kami kontrak tahunan, per tahun kami update. Ini agak sedikit terlambat. Semua kontrak selesai di bulan November-Desember," kata dia seperti dikutip dari Instagram resminya @dody_hanggodo, Jumat, 14 Februari.

Dody bilang, berakhirnya kontrak OP itu karena belum finalnya alokasi anggaran Kementerian PU setelah adanya efisiensi.

Sebab itu, Kementerian PU belum melanjutkan kontrak para pegawai OP.

Menurutnya, saat ini proses efisiensi anggaran masih berlangsung. Jika alokasi telah selesai, lanjut Dody, baru bisa dibayarkan kontrak para pegawai OP.

"Karena, kan, memang anggarannya sendiri masih sedang proses politik anggaran. Politik anggaran, kan, selalu bermula dari Kementerian Keuangan dan Pak Presiden. Kemudian ke kami, dari kami minta persetujuan DPR. DPR oke baru kami kembali lagi ke Bu Menteri Keuangan. Baru kemudian bisa efektif efisien," ucap dia.

"Pada saat efektif itulah kemudian para balai ini baru berani berkontrak dengan para OP itu lagi," tambahnya.

Dody menekankan pihaknya tidak merumahkan pegawai OP.

Saat ini, kata dia, Kementerian PU masih menunggu proses efisiensi anggaran selesai, barulah dapat melakukan perpanjangan kontrak pegawai OP.

"Sebenarnya bukan ada merumahkan, hanya sekadar update kontrak yang belum kami kerjakan, karena proses politik anggaran belum selesai," tuturnya.

Dia menilai, pegawai OP sangat penting bagi Kementerian PU dan untuk mencapai cita-cita swasembada pangan. Sebab, peran OP sangat strategis di lapangan, utamanya mengurusi irigasi guna mengairi sawah.

Lebih lanjut, Dody berkomitmen untuk mempercepat politik anggaran yang berlangsung.

Jika telah selesai, pihaknya berjanji akan memperpanjang kontrak pegawai OP.

"Kami berusaha mempercepat politik anggaran agar bisa segera selesai. Kemudian, beberapa minggu lalu saya sudah menginformasikan kepada Dirjen Sumber Daya Air sementara waktu tandatangan kontrak dengan para OP. Nanti begitu semua anggaran ditetapkan efektif, berarti kami tinggal bayar rapel," jelas Dody.

"Kalau hari ini ada beberapa teman OP berkenan tetap melanjutkan pekerjaan memang itu sangat sangat diperlukan supaya meraih swasembada pangan. Saya mengucapkan terima kasih," pungkasnya.