Bahlil Wajibkan Perbankan dan Lembaga Keuangan Biayai Program Hilirisasi

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mewajibkan lembaga perbankan dan lembaga keuangan nonbank untuk membiayai program hilirisasi.

Dikatakan Bahlil, hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Asal tahu saja, Presiden Prabowo Subianto baru saja menerbitkan Keputusan Presiden No 1 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang diketuai oleh Bahlil Lahadalia.

“Perbankan kita, lembaga-lembaga keuangan non-bank, harus mau ikut mengambil bagian dalam membiayai proyek investasi hilirisasi,” ujar Bahlil kepada awak media di Gedung Kemterian ESDM, Jumat, 10 Januari

Bahlil bilang, lembaga perbankan dan keuangan yang dimaksud tidak hanya sebatas bank pelat merah atau Himbara melainkan semua bank termasuk bank asing yang beoperasi di Indonesia.

"Semuanya. Selama dia mau beroperasi di Republiik Indonesia, dia ikut aturan main di Republik Indonesia," sambung Bahlil.

Saat ditanya terkait usulan bunga rendah bagi proyek hilirisasi, Bahlil bilang sejatinya pembiayaan proyek hilirisasi ini memiliki tingkat efisiensi investasi alias internal rate of return (IRR) yang baik.

"Rata-rata di atas 11-12 persen. Kalau 11-12 persen IRR saya pikir enggak perlu ada intervensi bunga, bagus kok ini," kata dia.

Dia mencontohkan salah satu proyek smelter nikel yang menghasilkan Nikel Pig Iron (NPI) yang balik modal atau Break Even Point (BEP) pada tahun ke-4 beroperasi, sehingga tidak diperlukan adanya intervensi bunga.

Lebih jauh Bahlil juga menyebut pemerintah tengah berupaya untuk menciptakan sumber-sumber pembiayaan proyek hilirisasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga perbankan atau nonperbankan.

Bahlil berharap APBN dapat difokuskan pada program-program lain, seperti makan bergizi gratis, urusan kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain.