JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) turut mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dimulai pada awal 2025.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistiyo menyebut, pihaknya sudah mengimbau kepada pelaku usaha di sektor perikanan untuk tergabung dalam penyediaan bahan baku makan bergizi gratis.
Budi bilang, saat ini sudah ada 44 pelaku usaha yang mendaftar resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjadi bagian dari program besutan Presiden Prabowo tersebut.
"Ini sedang berkembang, kami umumkan sekarang sudah 44 pelaku usaha sektor perikanan. Tapi, setiap hari kami pantau, kami dorong dan kami ingatkan supaya pelaku usaha yang memilki produk sudah terstandar mendaftarkan menjadi mitra BGN," ujar Budi dalam konferensi pers Capaian Akhir Tahun KKP 2024 di Jakarta, dikutip Selasa, 17 Desember.
Dengan demikian, nantinya dapur gizi untuk makan bergizi gratis akan membeli produk atau bahan baku kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI).
KKP memastikan seluruh produk dari UPI ini sudah terstandar dan dipastikan kualitasnya. KKP juga memberikan pembinaan mutu dan infrastruktur mutu dalam mendukung program andalan Prabowo ini.
"Ini adalah bagian dari dukungan kami, sehingga para pelaku usaha atau UPI dapat dikenal, dideteksi oleh dapur-dapur BGN jika membutuhkan protein ikan yang sesuai standar nasional," tuturnya.
Sebelumnya, KKP telah mengantongi data sejumlah unit usaha sektor perikanan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diketahui, program andalan Presiden Prabowo Subianto itu bakal dijalankan pada 2025 mendatang dan diusulkan akan memuat menu yang berasal dari laut.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistiyo bilang, data-data tersebut mencakup hampir 3.000 usaha berskala mikro hingga menengah.
BACA JUGA:
"Kami juga sudah mengidentifikasi, mendata. Database ini akan kami serahkan dan bagi antar instansi terkait dengan koperasi perikanan yang bisa menjadi mitra dalam penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis," ujar Budi dalam agenda Bincang Bahari di kantor KKP, Jakarta, Senin, 11 November.
"Jadi, kami mendapatkan sesuai catatan kami, 2.802 unit usaha skala mikro, 69 unit usaha kecil dan 13 unit usaha menengah," sambungnya.
Tidak hanya itu, Budi menegaskan bahwa pihaknya turut memperkuat koperasi perikanan tadi agar dapat ikut dalam rantai pasok program MBG. Penguatan juga dilakukan pada koperasi dan UMKM agar dapat menstimulasi ekonomi masyarakat, khususnya di sektor perikanan dan kelautan.
"Sampai saat ini, KKP telah bekerja sama dengan Kementerian Koperasi, Dinas Koperasi dan semuanya untuk membantu membina. Sehingga, koperasi ini aktivitasnya semakin menguat dan mendukung pergerakan ekonomi masyarakat terkait pengolahan perikanan, baik itu perikanan tangkap, perikanan budi daya, pengolahan dan pemasaran," ucap dia.