JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) mengadakan pertemuan di kantor Otorita IKN, Jakarta, Senin, 25 November.
Pertemuan ini bertujuan untuk membahas sinergi terkait dukungan dan kolaborasi yang ADB telah lakukan serta sedang berlangsung terkait berbagai aspek pembangunan di IKN.
Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga membahas mengenai potensi dukungan selanjutnya.
Termasuk pendanaan bagi pengembangan infrastruktur dasar yang terjangkau dan inklusif, pembangunan kawasan perkotaan yang selaras dengan alam serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi semua kalangan.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono pun mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin sampai saat ini.
"Kami menyambut baik dukungan dari ADB yang telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung percepatan pembangunan Nusantara," ujar Basuki seperti dikutip dari laman resmi IKN, Selasa, 26 November.
Kolaborasi yang telah terjalin antara Otorita IKN dan ADB berfokus pada tiga pilar utama.
Pilar pertama adalah perencanaan dan perancangan IKN agar menjadi kota hutan cerdas dan berkelanjutan seperti yang dicita-citakan Pemerintah RI.
Pilar kedua mencakup upaya untuk membatasi dampak negatif terhadap lingkungan akibat pembangunan yang masif.
Pilar ketiga adalah mobilisasi pendanaan untuk memastikan pembangunan IKN dapat berjalan secara berkelanjutan.
Diketahui, sejak penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada Mei 2023, ADB telah memberikan dukungan senilai 5 juta dolar AS atau setara Rp75 miliar dalam bentuk bantuan teknis dan tenaga ahli.
BACA JUGA:
Basuki menilai, dukungan ini menunjukkan komitmen ADB untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam pembangunan IKN yang inklusif dan berkelanjutan.
Ke depannya, Otorita IKN diharapkan dapat menyampaikan usulan ke Bappenas terkait readiness criteria untuk proyek-proyek strategis yang akan dilaksanakan dengan skema loan dalam bluebook.
"Kerja sama antara Otorita IKN dan ADB menjadi langkah nyata dalam menciptakan IKN sebagai pusat pemerintahan baru yang modern, inklusif dan ramah lingkungan," pungkasnya.