Kementerian PU Dapat Pinjaman Rp1,58 Triliun dari Bank Dunia, Buat Apa?

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengejar target pemenuhan akses air bersih dan air perpipaan mencapai 100 persen pada 2030 mendatang. Untuk merealisasikannya, pihaknya mendorong kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan membuka opsi penarikan pinjaman (loan) dari Bank Dunia (World Bank).

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyebut, pihaknya telah mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia senilai 100 juta dolar AS atau sekitar Rp1,58 triliun (kurs Rp125.800). Dana ini untuk membangun sambungan perpipaan ke rumah-rumah di seluruh Indonesia.

Diana menjelaskan, pembangunan sambungan perpipaan air itu bertujuan untuk mengaliri air dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) sampai ke rumah tangga. Dengan demikian, diharapkan masyarakat tidak perlu lagi menyedot air tanah.

"Total loan dari Bank Dunia 100 juta dolar AS. Pemanfaatannya sesuai readiness criteria yang disampaikan dari daerah. Jadi pelaksanaannya dari 2018 sampai 2024 ini," ujar Diana dalam agenda Closing Loan National Urban Water Supply Project (NUWSP) di Auditorium Kementerian PU, Jakarta, Selasa, 19 November.

Diana menambahkan, pinjaman yang didapatkan dari Bank Dunia tersebut setidaknya harus mencapai beberapa KPI. Hingga akhir 2024, KPI tersebut telah berhasil dikerjakan oleh Kementerian PU sejak 2018.

KPI yang ditargetkan itu meliputi akses air minum layak melalui jaringan perpipaan sebanyak 8,4 juta orang, jumlah wanita mendapatkan air minum layak melalui perpipaan 4,2 juta orang, BUMD yang mengalami peningkatan kinerja sebanyak 41 BUMD.

Selain itu, jumlah sambungan rumah baru terpasang 1,6 juta, jumlah sambungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 336.944, pemda meningkatkan bantuan finansial BUMD Air Minum sebanyak 59 lokasi, BUMD Air Minum aktif dalam program pelatihan sebanyak 247 BUMD.

"Bank dunia memberikan pinjaman, tapi ada targetnya yang harus dicapai. Ada 17 KPI yang harus dicapai. Kalau tidak ada yang tercapai, Bank Dunia dalam misinya mengingatkan kami bahwa 17 KPI harus tercapai semua," tuturnya.

Dia bilang, pemerintah menargetkan untuk mencapai 100 persen akses air minum aman pada 2030. Namun, untuk mencapai target tersebut masih ada lima isu strategis seperti cakupan pelayanan, ketersediaan air baku, teknis operasional, koordinasi stakeholder dan pendanaan.

"Tantangan kami itu kebutuhan air terus bertambah, karena penduduk juga bertambah. Artinya, kebutuhan air minum bertambah," ungkapnya.