Dorong Pertumbuhan Ekonomi RI, Pemerintah Tingkatkan Penyaluran KUR

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ungkapkan pemerintah terus berupaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di kuartal IV tahun 2024 salah satunya dengan meningkatkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Kita membutuhkan di kuartal keempat ini, peningkatan aktivitas ekonomi. Kalau teman-teman melihat atau mendengar apa yang disampaikan oleh BPS di kuartal 3 kemarin untuk pertumbuhan ekonomi, yang 4,95 persen atau kumulatif nya 5,03 persen, maka kalau soal dengan target pemerintah di 5,1 persen, kita butuh 5,2 persen di kuartal keempat," ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan dalam acara Konferensi Pers Menuju Satu Dekade KUR pada Rabu, 13 November.

Ferry menyampaikan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV sebesar 5,2 persen pemerintah masih terus berupaya maksimal, karena masih ada waktu sekitar dua bulan hingga akhir tahun.

Selain itu, Ferry menyampaikan APBN masih tersedia untuk mendukung pemulihan ekonomi, begitu juga dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terus didorong untuk mencapai target.

"Ya, kan sekarang kita masih upaya terus, nih. Kan masih ada 2 bulan. Nah, setelah 2 bulan, APBN masih ada. Terus, KUR juga kita tadi, kan, kita terdorong," ujarnya.

Oleh sebab itu, Ferry berharap setidaknya bisa mencapai di target angka 5,1 persen, seperti yang tercantum dalam Laporan Arah dan Pencapaian Ekonomi (LAPSEM). Secara siklus, pengeluaran APBN biasanya lebih tinggi di kuartal IV, sehingga pihaknya optimistis pencapaian target tersebut dapat terwujud.

"Jadi, ya, mudah-mudahan, seperti yang di LAPSEM, at least mungkin bisa 5,1 ya, paling tidak, gitu, kalau kita bayangin. Nah, secara siklus, APBN kan emang tinggi di itu, ya, di kota keempat, ya. Itu yang kita harapin, sih," ucapnya.

Selain itu, Ferry menyampaikan faktor musiman, seperti libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), juga berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian pada akhir tahun.

Ferry menambahkan dengan adanya program-program bantuan sosial, termasuk penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang DTP (Ditanggung Pemerintah) untuk sektor perumahan, diharapkan dapat memberikan stimulus ekonomi yang dibutuhkan guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi.

"Sering saya bilang, kenapa yang PPN DTP perumahan itu kita balikin lagi dari 50 di awal semester kedua, ke 100 persen di semester, di September sampai Desember, untuk mengantisipasi itu sebenarnya, gitu ya. Buat daya beli, kemudian kita butuh stimulus, itu bagian dari kita untuk itu, gitu. Untuk menjaga antisipasi, tadi ya, seluruh siklus tadi, gitu ya," jelasnya.