Kembali Dilantik Jadi Menko Perekonomian, Airlangga: Alhamdulillah Dapat Amanat yang Berat

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Airlangga Hartarto untuk kembali menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam Kabinet Merah Putih.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian harus bekerja lebih keras lantaran akan membawahi dan mengkordinasikan Kementerian energi, investasi dan pariwisata.

"Alhamdulilah dapat amanat yang berat, kita perlu bekerja lebih keras, apalagi ada perubahan daripada konsentrasi dari kantor kemenko, karena saat ini energi investasi juga masuk di bawah kemenko dan juga pariwisata," jelasnya kepada awak media," jelasnya kepada awak media, Senin, 21 Oktober.

Oleh sebab itu, Airlangga menyampaikan pihaknya akan bekerja semaksimal mungkin untuk dapat mengumpulkan devisa, meningkatkan investasi, dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

"Pesannya jelas, harus mengumpulkan devisa, meningkatkan investasi, harus membuka lebih banyak lapangan kerja," ujarnya.

Adapun dengan adanya penambahan Kementerian Koordinator pada kabinet merah putih yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang di isi oleh Zulkifli Hasan dan Kementerian Kordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan oleh Agus Harimurti Yudhoyono, serta tidak adanya Kementerian Koordinator Investasi dan Kemaritiman yang dulu diduduki oleh Luhut Binsar Pandjaitan sehingga fungsi dan tugas yang membawahi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan berubah.

Adapun sebelumnya, pada Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan, Kementerian Keuangan; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Pertanian; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menenga dan Instansi lain yang dianggap perlu.