Keputusan UMP 2025 Naik atau Tidak Ada di Tangan Prabowo Subianto

JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakarjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan bahwa keputusan terkait dengan upah minimum provinsi (UMP) di tahun 2025, ada di pemerintahan Prabowo Subianto.

Terkait dengan apakah UMP 2025 akan naik, Afriansyah enggan menanggapi. Dia hanya menyarankan agar menanyakannya kepada Menteri Ketenagakerjaan yang baru di era pemerintahan Prabowo Subianto.

“Nanti tanyakan dengan menteri yang baru. Nanti saya salah ngomong,” katanya kepada wartawan, di Jakarta, Jumat, 18 Oktober.

Meksi begitu, dia menekankan bahwa pemerintah terus menggodok besaran kenaikan UMP 2025.

“Sedang dibahas dan digodok,” ucapnya.

UMP Diumumkan November 2024

Sebelumnya diberitakan, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengatakan besaran upah minimum provinsi (UMP) tahun 2025 akan diumumkan pada periode pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“UMP akan dibahas nanti, mungkin tidak pada masa pemerintahan saya ya pasti, pada masa pemerintahan yang baru,” ujar Ida saat ditemui usai acara Sidang Tahunan MPR 2024 dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jumat, 16 Agustus.

Lebih lanjut, Ida bilang pengumuman UMP 2024 ini biasanya akan diumumkan pada bulan November.

“Kan diumumkannya biasanya November. Iya dong pasti (diumumkan saat masuk pemerintahan Prabowo-Gibran),” ujarnya.

Ida mengatakan mengingat sisa waktu jabatannya yang akan berakhir pada Oktober 2024, maka pembahasan UMP dilakukan di masa awal pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sejauh ini, sambung Ida, belum ada pembahasan besaran UMP 2025 dengan tim ransisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia bilang belum ada pembahasan karena saat ini masih bulan Agustus.

“Enggak lah, belum waktunya. Belum. Dari sisi siklus pembahasan UMP kan belum waktunya. Ini masih bulan Agustus,” jelasnya.