YOGYAKARTA - Pemerintah perlu meningkatkan kualitas data eksplorasi potensi panas bumi harus dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi rendah karbon itu. Hal ini diungkap pakar energi geothermal dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Pri Utami.
Pri Utami di Yogyakarta, Sabtu, mengatakan peningkatan data tersebut diperlukan mengingat keberadaan potensi energi panas bumi (geothermal) sangat minim terlihat di permukaan.
"Ada dua hal mendasar yang harus dilakukan yaitu peningkatan kualitas data eksplorasi dan peningkatan pemahaman masyarakat," ujar dia, dikutip dari ANTARA, Sabtu, 5 Oktober.
Pri menilai masih minimnya pemanfaatan energi geothermal di Indonesia disebabkan pemerintah memerlukan data yang lebih akurat tentang potensi-potensi energi panas bumi di Indonesia.
Hingga kini, pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia masih di angka 11 persen dari total potensi yang ada.
Padahal, dia mengatakan Indonesia memiliki potensi energi geothermal 40 persen dari potensi dunia, yakni sebanyak 23.965,5 Mega Watt (MW).
Potensi energi tersebut tersebar merata di Pulau Sumatera, Jawa, Bali dan Sulawesi, sehingga berpeluang mencukupi kebutuhan energi nasional sekaligus menurunkan produksi emisi karbon.
Dibandingkan energi terbarukan lainnya, menurut Pri, energi geothermal memiliki kadar karbon dioksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan partikel padat yang jauh lebih rendah.
BACA JUGA:
Selain itu, energi panas bumi juga memiliki kelebihan dari segi keberlanjutannya karena panas bumi yang tersebar di permukaan akan dibawa oleh air hujan dan mengikuti siklus hidrologi sehingga secara alamiah, energi panas akan kembali ke dalam bumi.
Tidak hanya itu, penginjeksian fluida yang telah diekstraksi tenaganya akan kembali ke reservoir panas bumi untuk menjamin keseimbangan panas dan massa dalam sistem panas bumi.
"Serangkaian kelebihan ini menjadikan energi panas bumi sebagai energi terbarukan yang stabil," ujar Pri Utami.
Tidak kalah penting, kata dia, pemanfaatan energi panas bumi perlu disertai peningkatan pemahaman masyarakat akan potensi panas bumi.
Menurut dia, masyarakat perlu dilibatkan dalam aktivitas perekonomian berbasis panas bumi, di antaranya melalui sinergi antara sektor panas bumi dengan pertanian serta pariwisata.
Seperti diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan akan membangun tiga Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) dengan total listrik sebesar 90 Megawatt (MW) sampai akhir tahun ini.
Proyek tersebut nantinya membantu mengejar target 23 persen energi bauran EBT (Energi Baru Terbarukan) pada 2025.