Sukses Tekan Disparitas Harga, Tol Laut Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA - Program Tol Laut yang diinisiasi Presiden Joko Widodo sejak awal masa pemerintahan telah berperan penting dalam menghubungkan wilayah-wilayah terluar, terdepan, tertinggal, dan perbatasan (3TP) dengan pusat-pusat ekonomi utama di Indonesia yang umumnya berada di wilayah Barat. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyampaikan salah satu tujuan utama Tol Laut adalah mengurangi disparitas harga barang di berbagai wilayah, khususnya di Indonesia bagian timur, yang selama ini mengalami perbedaan harga cukup signifikan dibandingkan dengan wilayah barat.

“Dengan adanya tol laut, harga barang pokok dapat turun hingga 30 persen, terutama di wilayah 3TP. Ini sangat membantu dalam menurunkan inflasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema '10 Tahun Menghubungkan Indonesia untuk Pemerataan Keadilan', Senin 30 September.

Pencapaian ini tidak terlepas dari peningkatan konektivitas yang signifikan. Saat ini, Tol Laut telah menghubungkan 115 pelabuhan di seluruh Indonesia dengan 39 trayek aktif, mempercepat distribusi barang ke berbagai daerah yang sebelumnya sulit dijangkau.

Menurut Budi, Tol Laut menciptakan pemerataan distribusi barang di wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi. Misalnya, masyarakat di Papua dan Maluku yang dulu kesulitan mendapatkan barang kebutuhan pokok, kini bisa mendapatkan barang dengan harga yang lebih stabil dan terjangkau.

Program Tol Laut ini juga berperan penting dalam mengembangkan industri kecil dan menengah (UKM) di wilayah-wilayah tersebut. Menurutnya, produk-produk seperti ikan dari Maluku, rumput laut dari Nusa Tenggara, hingga beras dari Merauke kini bisa didistribusikan lebih mudah ke seluruh Indonesia.

Tol Laut juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah 3TP. Di beberapa wilayah, seperti NTT dan Papua, meskipun masih menyandang status sebagai daerah termiskin, tol laut telah membuka peluang ekonomi baru.

“Kupang, misalnya, kini memiliki industri-industri kecil yang tumbuh seiring dengan kemudahan akses distribusi yang disediakan Tol Laut. Ini adalah langkah awal yang penting dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah,” kata Budi.

Dengan pencapaian yang telah diraih selama 10 tahun terakhir, program Tol Laut diharapkan akan terus diperluas dan ditingkatkan. Pemerintah berencana untuk menambah trayek baru serta memperkuat integrasi logistik nasional dengan Tol Laut.

“Kami menargetkan penambahan trayek hingga 10-25 persen dalam beberapa tahun ke depan, terutama untuk wilayah-wilayah yang masih belum terjangkau secara optimal,” harapnya.

Tantangan Tol Laut

Meskipun tol laut telah membawa dampak positif yang besar, namun harus diakui masih ada tantangan yang perlu diatasi. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, Moga Simatupang, menyebutkan salah satunya adalah masalah muatan balik.

Ia memaparkan, kapal-kapal yang mengirim barang ke daerah timur sering kali kembali dengan muatan kosong, yang pada akhirnya meningkatkan biaya logistik.

“Kita perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha setempat untuk mengoptimalkan potensi produk daerah yang bisa diangkut sebagai muatan balik,” kata Moga.

Menurutnya, daerah-daerah seperti Papua, Maluku, dan NTT sebenarnya memiliki banyak potensi, seperti hasil perikanan dan produk pertanian. Jika Pemda dapat memetakan potensi produk unggulannya, maka produk-produk ini bisa dioptimalkan sebagai muatan balik kapal Tol Laut, yang tentunya akan menurunkan biaya logistik secara keseluruhan.

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Perdagangan menghadirkan program Sistem Informasi Gerai Maritim (SIGM) untuk mendorong pengembangan produk lokal sebagai bagian pemanfaatan Tol Laut. Program ini membantu mengidentifikasi produk unggulan dari daerah-daerah yang dilayani oleh Tol Laut dan memfasilitasi distribusi barang ke pasar domestik maupun internasional.

Selain itu, Gerai Maritim juga mendorong pengusaha kecil dan menengah (UKM) di daerah untuk lebih aktif berpartisipasi dalam perdagangan antar pulau. Hal ini menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional.

“Tol Laut bukan hanya jalur distribusi, tetapi juga penghubung bagi para pelaku usaha untuk menjual produk mereka ke wilayah yang lebih luas,” tegas Moga.