JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) bersinergi dalam membangun perekonomian Indonesia.
"Kementerian ATR/BPN hadir untuk bisa memberikan kepastian hukum atas tanah, termasuk dengan tegas menghadapi mafia-mafia tanah. Ini tidak bisa sendirian, perlu sinergi, termasuk dengan hadirnya Hipmi dalam pembangunan ekonomi bangsa ke depan," kata AHY dalam Musda XV BPD Hipmi Jawa Timur 2024 di Surabaya, Jawa Timur, dikutip dari Antara, Kamis 26 September.
Secara khusus, untuk Hipmi Jawa Timur, perkembangan dunia usaha akan berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian lokal maupun nasional, mengingat wilayah ini mencakup 38 kabupaten/kota.
"Dunia usaha punya peran yang sangat penting. Kalau kita ingin membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan penghasilan, tentu pemerintah memiliki andil dalam menciptakan iklim, ekosistem, sekaligus menata regulasi dan birokrasi yang responsif dan adaptif, tetapi dunia usaha yang hebat yang akan mengubah banyak hal," tuturnya.
Sementara Hipmi berperan dalam mendorong dunia usaha, Kementerian ATR/BPN akan menghadirkan kepastian hukum hak atas tanah untuk masyarakat dan mencegah terjadinya berbagai kejahatan di bidang pertanahan, termasuk yang dilakukan oleh mafia tanah.
Dengan begitu, sinergi tersebut diharapkan dapat menghadirkan iklim ekonomi dan investasi yang juga makin baik, yang pada akhirnya dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan sebelumnya, AHY menekankan pentingnya tata kelola tanah untuk transformasi ekonomi di Indonesia. Menurutnya, tanah merupakan aspek fundamental yang berdampak terhadap banyak hal.
"Kalau tanah diurus dengan baik, tata ruang wilayah juga baik, maka saya punya keyakinan, ekonomi akan tumbuh, investasi akan mengalir, dan kepercayaan publik juga akan meningkat," kata AHY dalam kegiatan CNN Indonesia Awards 2024 di Surabaya, Jawa Timur, kemarin.
BACA JUGA:
Dia menyatakan ATR/BPN berkomitmen untuk menegakkan segala aturan tentang tanah, termasuk dengan memberantas mafia tanah yang telah menyengsarakan rakyat.
"Keadilan harus ditegakkan. Ini juga penting untuk menghadirkan iklim ekonomi dan investasi yang juga makin baik dan bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045," ujar dia.