Bertemu Kepala BPOM, Menteri Teten Bahas Izin Edar Produk UMKM

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar di kantor Kemenkop UKM, Jakarta, hari ini.

Teten menyebut, pertemuan tersebut membahas strategi perlindungan pasar UMKM dari serbuan barang-barang impor dan memberikan kemudahan-kemudahan bagi UMKM untuk mendapatkan izin edar.

"Ada banyak kami bahas. Pertama, kami menyamakan visi bersama karena kami, kan, visinya adalah bagaimana melindungi market kami yang sangat besar dari serbuan-serbuan produk luar. Nah, kedua kami juga berkepentingan, ada kemudahan-kemudahan bagi UMKM untuk mendapatkan izin edar," ujar Teten di kantornya, Jumat, 20 September.

Dia mengaku, pihaknya akan mempererat kerja sama dengan BPOM. Dengan demikian, ada percepatan penanganan kebutuhan UMKM untuk mendapatkan izin edar.

"Tadi kami sudah bahas panjang teknisnya dan alhamdulillah saya kira visi kami sudah sama. Ini tinggal teknisnya," kata dia.

Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar menuturkan bahwa pihaknya berkomitmen agar UMKM bisa menjadi raja di negeri sendiri.

Taruna bilang, saat ini potensi UMKM yang bisa diberdayakan ada sekitar 1,7 juta dengan total pekerja mencapai 3,4 juta orang. Namun demikian, baru sedikit produk-produk UMKM yang memiliki izin edar dari BPOM.

"Nah sekarang yang terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk UMKM yang bersifat pangan, olahan, itu baru sekitar 6.000-an. Dari total, sebetulnya ada yang menengah dan besar, itu sekitar 10.000. Jadi, tentu masih sangat banyak potensi yang kami bisa berdayakan," ucap dia.

Kemudian juga baru ada 1.700 UMKM berhubungan dengan obat tradisional, suplemen, jamu-jamuan hingga kosmetik yang memiliki izin edar dari BPOM.

"Dan tentunya ini kami masih punya potensi yang besar, bisa puluhan ribu sebetulnya. Jadi, kami ingin memaksimalkan. Untuk memaksimalkannya itu, maka kami ingin bekerja sama dengan kementerian," tuturnya.

Mengingat, kata Taruna, unit pelaksana teknis (UPT) BPOM baru ada di 76 kota seluruh Indonesia. Sehingga, lanjutnya, BPOM tak bisa menjaring seluruh UMKM yang ada di Tanah Air.

"Nah, tentu itu semua membutuhkan biaya. Oleh karena itu, kami berharap lewat kerja sama ini nanti akan ada bantuan, pendampingan, pemberian insentif khusus untuk para UMKM supaya bisa tumbuh dan harapannya nanti UMKM tumbuhnya maksimal," ungkap Taruna.

"Jadi kami punya kesepakatan untuk itu, untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan ekonomi nasional kami," imbuhnya.