Jumlah Kelas Menengah RI Turun, Ekonom: Indikasi Ekonomi Kurang Baik Selama Era Jokowi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan lengser pada Oktober 2024 mendatang. Era kepemimpinannya tinggal sebulan lagi.

Namun demikian, banyak persoalan yang belum terselesaikan selama satu dekade kepemimpinannya.

Salah satunya adalah jumlah penduduk golongan kelas menengah yang terus merosot selama era kepemimpinan Jokowi.

Diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang merujuk pada Bank Dunia, jumlah penduduk golongan kelas menengah berkurang sebanyak 9,48 juta orang dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang di 2024. Secara persentase, berkurang sebesar 4,13 persen.

Sementara itu kelompok yang menuju kelas menengah mencapai 115 juta orang atau 45 persen dari total penduduk.

Ekonom Bright Institute Awalil Rizky buka-bukaan terkait dampak dari merosotnya jumlah penduduk golongan menengah terhadap kinerja perekonomian RI.

Awalil menilai, berkurangnya kelas menengah mengindikasikan kinerja ekonomi yang kurang baik selama era Pemerintahan Jokowi.

"Apalagi diikuti bertambahnya kelompok menuju kelas menengah dan kelompok rentan miskin. Bahkan stagnasi jumlah penduduk miskin terjadi pada periode 2019-2024," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima VOI, Rabu, 18 September.

Menurutnya, fenomena itu juga akan meningkatkan risiko perekonomian Indonesia pada tahun-tahun mendatang.

Apalagi, jika terjadi guncangan eksternal atau kondisi global yang memburuk, Indonesia tidak memiliki daya tahan yang cukup kuat.

"Selain itu, impian untuk tumbuh 8 persen nyaris mustahil terwujud. Berkurangnya kelas menengah akan menyulitkan pertumbuhan konsumsi. Bahkan, sebagian investasi berskala kecil dan menengah pun akan tergerus," ucapnya.

Tak hanya kelas menengah yang terus merosot, kata Awalil, tetapi mereka yang rentan miskin juga memiliki masalah lebih serius.

"Banyak dari mereka yang tidak tergolong miskin namun berada di sekitar garis kemiskinan dan sangat rentan untuk jatuh miskin. Sebagiannya hanya terbantu oleh program bansos dan semacamnya," tutur dia.

Dengan demikian, lanjut dia, fenomena tersebut menyebabkan suramnya prospek perekonomian.

Bahkan, kesenjangan sosial akan cenderung meningkat dan bisa berdampak pada ketidakstabilan sosial dan politik.

"Ditambah melemahnya daya tahan perekonomian nasional jika terjadi guncangan eksternal pada tahun-tahun mendatang," ungkapnya.