Agus Gumiwang Dukung Prabowo Tambah Kementerian: Hak Prerogatif Presiden Tidak Boleh Dibatasi

JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mendukung langkah Presiden terpilih Prabowo Subianto menambah jumlah kementerian.

Dia menyebut, sejauh ini belum pernah ada pernyataan langsung dari Prabowo mengenai penambahan kementerian di era pemerintahannya nanti.

Jadi, lebih baik publik mengikuti saja perkembangan yang ada.

"Itu, kan, ada beberapa statement dari beberapa orang. Tapi, kan, statement dari Bapak Prabowo yang mengatakan bahwa akan ada penambahan jumlah kabinet belum. Jadi, itu kami ikuti saja," ujar Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat, 13 September.

"Tapi, yang pasti belum ada statement dari Bapak Presiden (Terpilih Prabowo Subianto) sendiri bahwa beliau akan menambah porsi atau jumlah kabinet," sambungnya.

Agus mengeklaim, bahwa dirinya adalah orang pertama yang mengungkap ke publik bahwa hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih tidak boleh dibatasi.

"Kalau teman-teman media bisa membuka rekam jejak khususnya digital, saya ini orang pertama yang menyatakan secara publik bahwa tidak boleh hak prerogatif presiden dibatasi. Itu beberapa saat setelah Bapak Prabowo ditetapkan jadi presiden terpilih," katanya.

Menperin pun mendukung upaya presiden terpilih untuk menambah jumlah kementerian. Menurutnya, angka kementerian itu jangan dibatasi. Sebab, kebutuhan setiap presiden berbeda-beda.

"Saya sudah menyampaikan statement bahwa angka kementerian itu jangan dibatasi karena kebutuhan dari setiap presiden berbeda. Jadi, secara prinsip saya mendukung," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai wajar apabila jumlah kementerian diperbanyak.

Sebab, menurutnya, Indonesia merupakan negara besar sehingga butuh bantuan dari banyak pihak.

"Dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus. Negara kami, kan, negara besar. Tantangan kami besar, target-target kami besar," kata Habiburokhman ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 6 Mei.

Habiburokhman menilai, semakin banyak jumlah kementerian justru baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik karena Indonesia memiliki target sekaligus tantangan yang besar untuk diraih.

"Wajar kalau kami perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," tambahnya.