Dorong Ekonomi RI, Anggota Fraksi PKS Ungkap Pemerintah Harus Bantu Kelas Menengah

JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati menyampaikan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia tahun 2024 sebanyak 47,85 juta orang, angka ini turun jika dibandingkan dari sebelumnya 48,27 juta orang di tahun 2023 merupakan data yang perlu diperhatikan pemerintah.

“Karena dengan bertumbuhnya kelas menengah ini berpotensi mendorong peningkatan konsumsi dan pada gilirannya pertumbuhan ekonomi nasional, sebaliknya jika berkurang maka akan menggerus pertumbuhan ekonomi” katanya dalam keterangannya, Senin, 2 September.

Selain itu, Anis juga mengingatkan agar pemerintah untuk tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif ketika kelas menengah menurun dan daya beli melemah.

“Kelas menengah saat ini tertekan dari kebijakan fiskal dan moneter, kenaikan PPN 11 persen menuju 12 persen dalam beberapa bulan ke depan, kemudian suku bunga acuan yang naik sejak April dan tidak turun lagi, kondisi ini memukul kelas menengah,” ujarnya.

Adapun, Anis sependapat dengan BPS yang menyebut kelas menengah juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri dengan konsumsi rumah tangganya.

“Pemerintah seharusnya mendorong kebijakan sosial yang memperluas kelas menengah, seperti melalui belanja yang lebih besar dalam pendidikan dan kesehatan,” ungkapnya.

Anis menjelaskan dampak pandemi pada perekonomian ternyata masih dirasakan Indonesia hingga saat ini, terbukti dengan terus menurunnya kelas menengah di tahun 2019 dari sebanyak 57,33 juta orang hingga saat ini, atau terdapat 9,06 juta orang kelas menengah turun kelas hingga 2024.

“Pemerintah perlu mengintroduksi kebijakan yang mendorong pendapatan kelas menengah agar belanja konsumsi mereka bisa ditingkatkan, dan menjaga kelompok kelas menengah yang rentan agar tidak jatuh pada kemiskinan,” ujarnya.

Menurut Anis tidak ada cara lain untuk mencegah kelas menengah jatuh miskin adalah menyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka.

“Oleh sebab itu Pemerintah harus mampu meyakinkan investor untuk membuka peluang investasi yang besar bagi mereka, sehingga akan membuka lapangan pekerjaan khususnya bagi kalangan menengah,” katanya.

Anis menyampaikan dalam jangka pendek, Pemerintah juga bisa mengambil langkah, menunda kenaikan PPN 12 persen tahun depan, memastikan tidak ada kenaikan harga BBM yang berimbas pada transportasi dalam waktu dekat, menunda kenaikan UKT dalam beberapa tahun kedepan, memberantas judi online, menurunkan tingkat suku bunga, serta memberikan insentif penyediaan air minum bagi masyarakat.