JAKARTA - Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Hattari mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran penting dalam pembangunan Indonesia. Keduanya, kata dia, hadir untuk bekerja sama membangun Indonesia, bukan sebagai pesaing.
“BUMD dan BUMN berdiri bukan sebagai pesaing melainkan kita adalah mitra strategis yang bahu membahu mewujudkan visi Indonesia maju,” katanya dalam acara Penandatanganan Kerja Sama BUMN dan BUMD, di Gedung Juang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis, 22 Agustus.
Rabin bahkan mengibaratkan BUMN dan BUMD sebagai dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan dan saling melengkapi.
“Kalau dibilang kami seperti dua sisi mata uang ya, yang saling melengkapi atau tim yang solid dengan peran dan kekuatannya masing-masing,” tuturnya.
Rabin menjelaskan BUMN dengan jangkauan nasional dan sumber daya yang besar berperan sebagai lokomotif pembangunan. Dia bilang, BUMN berhasil membangun jalan tol yang menghubungkan pulau-pulau, membangun pembangkit listrik yang menerangi seluruh pelosok Indonesia dan juga membangun industri yang menggerakan roda perekonomian.
Sedangkan, sambung dia, BUMD dengan pemahaman yang mendalam tentang potensi dan kebutuhan daerah berperan sebagai ujung tombak pembangunan daerah.
“Mereka mengelola sumber daya alam dengan bijak, mengembangkan potensi pariwisata yang unik dan memberdayakan masyarakat lokal melalui program-program nasional,” jelasnya.
Rabin bilang kerja sama antara BUMN dan BUMD sudah berjalan. Misalnya, antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, Semen Indonesia, dan MIND ID grup dengan BUMD. Dia bilang kerja sama yang terjalin ini memiliki dampak positif untuk masyarakat.
BACA JUGA:
“Sinergi dan kerja sama ini antara kami dan BUMD itu bukan sekadar selogan tapikan aksinya nyata, sudah terlihat dan punya dampak langsung ke masyarakat,” tuturnya.
Sekadar informasi, pada acara ini juga dilaksakan penandatanganan kerja sama antara BUMN dan BUMD di sektor pertambangan serta pengolahan sampah. Pelaksanaan kerja sama ini diawasi oleh KPK.
Rabin menjelaskan pelibatan KPK ini untuk memastian seluruh bentuk kerja sama yang dijalankan BUMN dan BUMD dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Melalui perjanjian ini kami di Kementerian BUMN menunjukkan komitmen untuk membangun Indonesia dari daerah-daerah dengan BUMD, dengan pemerintah setempat sebagai mitra usaha dan KPK sebagai wasitnya,” jelasnya.